Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, partainya berkomitmen untuk mengawal agenda perubahan sistem ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan seusai pertemuan pengurus PKB dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2).
Muhaimin menyebut PKB meyakini Presiden Prabowo memiliki tekad kuat memimpin perubahan arah ekonomi nasional, dari sistem yang terlalu liberal dan kompetitif menuju sistem yang lebih berkeadilan. Perubahan itu, menurutnya, memberi ruang lebih besar bagi kelompok kecil dan masyarakat bawah agar tidak terus terpinggirkan.
"Kami juga meyakini sepenuhnya Pak Prabowo telah men-declare memimpin perubahan sistem, terutama perubahan sistem ekonomi yang sangat liberalistik, kompetitif, tanpa perlindungan kepada yang kecil, bergeser kepada ekonomi yang memberi ruang kepada yang kecil bukan hanya yang atas," ujar Muhaimin.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Muhaimin mengatakan, pertemuan dengan Presiden Prabowo secara khusus membahas kesamaan agenda politik antara PKB dan pemerintah dalam melanjutkan sistem ekonomi berbasis konstitusi.
"Pokok utama pertemuan kami ini tadi adalah melanjutkan agenda politik PKB bersama agenda politik Presiden yaitu melanjutkan sistem ekonomi konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat sederhana, yang kecil saatnya mendapatkan akses permodalan," kata dia.
Ia menekankan, akses permodalan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, melainkan harus menjangkau lapisan masyarakat paling bawah. Menurut Muhaimin, di situlah esensi sistem ekonomi konstitusi yang memperkuat peran negara dalam melindungi ekonomi rakyat kecil.
"Menghentikan persaingan terlampau bebas dan mencekik yang kecil, negara hadir, pemerintah menjadi pelaku aktif melindungi ekonomi kecil," ujarnya.
PKB, lanjut Muhaimin, optimistis Prabowo mampu menjalankan agenda tersebut secara konsisten, terutama dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Ia menyebut seluruh jajaran PKB siap memberikan dukungan politik agar kebijakan ekonomi konstitusi dapat berjalan efektif.
Muhaimin juga menekankan pentingnya dukungan regulasi agar ekonomi berkeadilan benar-benar terwujud. Menurutnya, diperlukan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan strategis agar sistem ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok atas.
"Ekonomi konstitusi bagi PKB adalah proteksi kepada yang kecil. Termasuk kita menyampaikan kepada beliau, dibutuhkan banyak regulasi supaya sistem ekonomi yang berkeadilan itu terwujud," pungkasnya. (Mir/P-3)
Sistem Ekonomi Indonesia: Sejarah & Ciri. Pelajari sejarah & ciri khas sistem ekonomi Indonesia. Temukan bagaimana Pancasila membentuk kebijakan ekonomi yang unik dan inklusif.
Pelajari sistem ekonomi tradisional: fondasi perekonomian masyarakat dengan kearifan lokal. Temukan prinsip, ciri, dan relevansinya kini!
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari berbagai penjuru kawasan Asia Tenggara, bersama dengan pemangku kepentingan lain yaitu pemerintah dan sektor bisnis akan berkumpul dan berdialog
Nusantaranomics ialah gagasan tentang sistem ekonomi-politik yang dapat diandalkan untuk menyelamatkan Indonesia dari resesi dengan berlandaskan ekonomi lokal.
Senator asal Jawa Timur itu memaparkan keganjilan bahwa platform e-commerce hanya dipenuhi produk impor, sementara anak negeri hanya menjadi penjual belaka.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam membangun ASEAN sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan.
Menurut Abraham, pertemuan tersebut berjalan santai dan penuh dialog. Presiden Prabowo, kata dia, kerap menyelingi diskusi serius dengan candaan.
Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri puncak Harlah 100 Tahun NU meski persiapan kepresidenan telah dilakukan. PBNU menyebut pembatalan terjadi di saat terakhir karena tugas negara.
Indonesia tidak lagi hanya bertindak sebagai pendukung pasif, melainkan mengambil peran krusial dalam menengahi konflik demi hak-hak rakyat Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved