Headline

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.

Tiga Prajurit TNI Gugur di Libanon, PDIP Minta Prabowo Pertimbangkan Opsi Keluar dari BOP

Rahmatul Fajri
01/4/2026 19:06
Tiga Prajurit TNI Gugur di Libanon, PDIP Minta Prabowo Pertimbangkan Opsi Keluar dari BOP
Presiden AS Donald Trump (kiri).(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.)

ANGGOTA Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan opsi keluar dari Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pernyataan tersebut disampaikan sesuai insiden tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) tewas di Libanon akibat serangan Israel ke kawasan pos hingga konvoi pasukan.

Hasanuddin mengkritik perilaku Israel yang dinilai tidak taat pada aturan internasional. Atas dasar ketidapatuhan tersebut, ia meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali rencana keluar dari BOP.

"Nah, begini ya. Dengan situasi seperti itu, ya, ini baru, baru prediksi-prediksi ya, prediksi-prediksi. Kita tahu bahwa Israel itu nakal. Bahkan tidak taat kepada resolusi PBB. Padahal Israel itu juga di bawah PBB. Itu ya. Jadi saya bayangkan kalau dia di bawah BOP yang dipimpin oleh Presiden Amerika Donald Trump, seperti apa dia? Nah, begitu. Sehingga ini akan mubazir kalau kita berada di wilayah BOP. Begitu," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Hasanuddin mengatakan Indonesia perlu menghitung matang manfaat dan risiko berada di BOP ketika di sana masih ada Israel. Ia mengatakan gugurnya tiga prajurit TNI di Libanon menjadi bukti bahwa Israel berbuat sesuka hati, sehingga perdamaian yang diharapkan sulit terwujud.

"Jadi sehingga menurut hemat saya, ya, dipertimbangkan saja berulang kali dulu, apa manfaatnya ada di BOP dan kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Jangankan di BOP, dia seenak perutnya saja. Ya. Sekarang di bawah PBB saja dia sudah tidak taat," katanya.

Hasanuddin memperingatkan pemerintah agar tidak gegabah, mengingat adanya rencana pengerahan kekuatan besar dalam misi tersebut yang mencapai ribuan prajurit.

"Daripada kita repot nanti apalagi sampai kita harus mengirim pasukan paling besar sebanyak 8.000 personel. Begitu," pungkasnya. (Faj/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya