Konflik Iran-AS Memanas, Indonesia Tangguhkan Pembahasan BoP

PEMERINTAH Indonesia menangguhkan seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Keputusan ini diambil menyusul eskalasi konflik yang kian memanas antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dalam sebulan terakhir.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memantau dinamika di Timur Tengah dan menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu beberapa hari yang lalu, segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau, istilahnya, ‘on-hold’,” ujar Yvonne dikutip dari Antara, Jumat (6/3).

Baca juga : Posisi Indonesia Dilematis di BoP

Prioritas Perlindungan WNI dan Langkah Antisipatif

Yvonne menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus menyiapkan langkah-langkah darurat guna menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Terkait posisi Indonesia di Dewan Perdamaian ke depannya, ia menegaskan bahwa kebijakan akan diambil dengan pertimbangan matang.

“Setiap keputusan partisipasi di berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada kepentingan nasional, pertimbangan politik luar negeri bebas-aktif, serta perkembangan situasi di lapangan,” tambahnya.

Sebelumnya, gelombang kritik muncul meminta Indonesia meninjau ulang hingga mengakhiri keanggotaan di Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan menyikapi masukan tersebut secara terbuka.

Baca juga : Mantan Menlu Hassan Wirajuda Sebut Prabowo Bakal Evaluasi Keanggotaan Indonesia di BoP

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan tokoh ulama di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3) malam, menyatakan pemerintah terus mencermati situasi.

"Pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan," tutur Nusron.

Namun demikian, pemerintah menilai bahwa forum seperti Dewan Perdamaian masih menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian.

Posisi pemerintah saat ini adalah menjadikan badan tersebut sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian di Palestina. (Ant/P-4)