Posisi Indonesia Dilematis di BoP

KEPUTUSAN Indonesia bergabung dalam forum Board of Peace (BoP) dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan teknis dan politik, terutama setelah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pemerintah dinilai perlu berhati-hati sebelum melangkah lebih jauh dalam komitmen tersebut.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Broto Wardoyo menilai persoalan utama dalam keterlibatan Indonesia di BoP justru terletak pada mekanisme teknis yang hingga kini belum jelas. Menurutnya, kesepakatan besar seperti rekonstruksi wilayah konflik atau pengiriman pasukan penjaga perdamaian belum disertai rincian operasional yang memadai.

Ia mencontohkan sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab, seperti mekanisme pelucutan senjata hingga siapa yang akan menjalankan operasi tersebut di lapangan. Tanpa kejelasan itu, keterlibatan negara peserta berpotensi memunculkan risiko baru.

Baca juga : Prabowo Nilai BoP Jadi Momentum Perdamaian Gaza

Menurutnya, ketidakjelasan teknis bisa memicu bentrokan di lapangan jika pasukan dari berbagai negara ditempatkan tanpa mekanisme koordinasi yang jelas.

"Detail itu misalnya bicara tentang pelucutan senjata, mekanismnya bagaimana, siapa yang melakukan, apakah nanti yang melakukan adalah kita, Indonesia? Atau yang melakukan adalah Mesir, atau siapa lagi," ujarnya saat dihubungi, Kamis (5/3).

Selain itu, rencana rekonstruksi wilayah konflik juga dinilai masih sangat abstrak. Mulai dari penentuan lokasi pembangunan hingga siapa yang bertanggung jawab membersihkan puing-puing pascaperang belum dijelaskan dalam kesepakatan tersebut.

Baca juga : Amerika Imingi Rp28 T jika Indonesia Hubungan dengan Israel

Broto menilai Indonesia sebaiknya tidak tergesa-gesa mengirim pasukan sebelum semua detail itu disepakati secara jelas.

"Kan tidak mungkin kita terlibat kemudian mengirim pasukan, tapi kita masih belum tahu. Yang diberikan pemerintah sejauh ini kan kita akan fokus pada kemanusiaan, tapi caranya bagaimana, apakah kita hanya akan melakukan penjagaan perbatasan, atau kita melindungi konvoi pasukan medis, misalnya," terangnya.

Di sisi lain, ia menilai keputusan politik Indonesia untuk bergabung dalam forum tersebut pada dasarnya telah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, secara konstitusional, implementasi kesepakatan internasional tetap memerlukan proses politik di dalam negeri, termasuk kemungkinan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat jika kesepakatan itu berbentuk traktat.

Selain aspek teknis dan politik domestik, keterlibatan Indonesia dalam BoP juga berkaitan dengan reputasi internasional. Selama ini, partisipasi dalam forum tersebut dipandang sebagai upaya menunjukkan peran aktif Indonesia dalam proses perdamaian global.

Namun kondisi geopolitik terbaru membuat kalkulasi tersebut perlu dievaluasi ulang. Broto menilai pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang risiko di lapangan jika Indonesia mengirim pasukan tanpa kejelasan mandat dan mekanisme operasi.

"Kalau detailnya belum ada, ya jangan buru-buru. Karena yang kita pertimbangkan adalah kita mengirim pasukan banyak, kalau tiba-tiba nanti tidak ada kejelasan, lalu katakanlah di sana ada bentrokan senjata, belum lagi kalau jatuh korban, itu yang susah kan sebetulnya," katanya.

Terkait wacana menjadikan keanggotaan Indonesia di BoP sebagai alat tawar diplomasi untuk meredakan konflik, Broto menilai langkah tersebut memungkinkan, tetapi tidak bebas risiko.

"Sebetulnya kalau kita berpikir dalam konteks untuk meredakan ketegangan, yang lebih ampuh itu kan adalah negosiasi sebetulnya. Kalau misalnya kartu BoP mau dipakai sebagai tawaran, itu bisa-bisa saja," ujarnya.

Namun ia mengingatkan bahwa menarik diri dari kesepakatan yang sudah ditandatangani juga dapat menimbulkan konsekuensi diplomatik.

"Hanya, nanti problemnya ketika kita sudah tanda tangan satu kesepakatan kemudian kita memutuskan untuk menarik diri, itu kan juga ada risikonya. Jadi itu seperti ada plus ada minusnya," kata Broto.

Menurut dia, langkah yang lebih realistis adalah memanfaatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai pihak untuk membuka jalur komunikasi, termasuk dengan Amerika Serikat, Iran, dan Israel.

Upaya mediasi, kata Broto, tidak mudah karena memerlukan pemahaman mendalam terhadap kepentingan masing-masing pihak yang berkonflik.

"Setidaknya kita bisa berbicara ke mereka, ini (kondisi Iran) jadi concern. Tapi untuk sampai ke situ, kita juga mesti tahu, aiming-nya Trump itu apa, yang diinginkan oleh Iran itu apa, juga yang diinginkan oleh Israel itu apa," ujarnya.

Pada akhirnya, Broto menilai posisi Indonesia saat ini memang berada dalam situasi yang tidak sederhana. Setiap pilihan, baik melanjutkan keterlibatan maupun menarik diri, memiliki konsekuensi politik.

"Memang kita sekarang dalam posisi dilematis. Kalau kita menarik diri ada biaya politik yang akan ditanggung, kalau kita lanjut juga ada biaya politik yang ditanggung. Jadi ini juga tergantung dengan presiden, lebih PD yang mana," pungkas Broto. (Mir/P-3)