Berada di Board Of Peace, Apa Peran Indonesia Redakan Situasi Konflik Timur Tengah?

KEPUTUSAN Indonesia masuk dalam Board of Peace inisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump beriringan waktu dengan meningkatnya eskalasi konflik Iran, Israel dan AS yang memicu ketegangan global. Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Prof. Dafri Agussalim, menilai dampak keanggotaan Indonesia di BOP sangat luas bagi posisi Indonesia. 

Persepsi internasional terhadap Indonesia, katanya, dapat berubah ketika keputusan politik diambil di tengah situasi konflik terbuka. 

Dafri menjelaskan langkah bergabung ke BOP beriringan dengan serangan yang terjadi sehingga memunculkan tafsir keberpihakan. 

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

“Jadi begitu kita masuk, tiba-tiba Israel menyerang, tamparan yang keras bagi politik luar negeri kita,” ujarnya, Sselasa.

Posisi Indonesia sebagai negara non-blok, ujarnya, menjadi bahan dipertanyakan di mata dunia. Menurut dia kredibilitas sebagai mediator menuntut jarak yang jelas dari pihak-pihak yang berkonflik. 

Dalam teori resolusi konflik, mediator harus dipandang netral dan memiliki reputasi yang kuat agar dipercaya kedua belah pihak. 

Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021

“Setidaknya kita sudah meninggalkan posisi dasar kita sebagai negara non-alignment,” tegasnya. 

Apalagi, sambung dia Duta Besar Iran untuk Indonesia tegas menolak keinginan Indonesia menjadi mediator. Menurutnya, kebijakan strategis seharusnya melalui kajian akademik dan berbasis data yang kuat sebelum diputuskan.

Dafri menekankan bahwa pendekatan evidence-based policy menjadi kunci agar keputusan tidak bersifat intuitif semata. Dari dimensi geopolitik tersebut, dampaknya merembet ke ranah ekonomi nasional. 

“Saya berkali-kali menyampaikan pentingnya evidence-based policy,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Prof. Agus Sartono, melihat konflik Iran–Israel berpotensi memicu tekanan serius pada sektor energi. Menurutnya, lonjakan harga minyak akan berdampak langsung pada biaya transportasi dan produksi. 

“Yang pertama yang harus kita antisipasi adalah suplai bahan bakar minyak, karena implikasinya panjang sekali,” tuturnya.

Agus menjelaskan dampak ekonomi mungkin belum terasa saat ini karena kontrak impor energi dilakukan untuk beberapa bulan ke depan. Namun, dalam tiga hingga enam bulan, tekanan harga dapat mulai memengaruhi struktur biaya di berbagai sektor. Menurutnya, kenaikan biaya produksi berpotensi menekan dunia usaha dan memicu gangguan ekspor-impor. 

“Sekarang belum terasa, tapi tiga bulan yang akan datang mungkin akan terasa,” jelasnya.

Prof.Agus mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor barang konsumsi dan energi memperbesar risiko ketika terjadi gejolak global. Agus mengungkapkan perlunya diversifikasi pasar ekspor dan penguatan daya tahan ekonomi domestik. Tanpa strategi mitigasi yang matang, tekanan eksternal dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan stabilitas fiskal. 

“Kita harus mendiversifikasi pasar ekspor supaya tidak tergantung pada satu negara lagi,” katanya. (H-4)