Pakar Ingatkan Indonesia Waspadai Konflik Kepentingan di Board of Peace

INDONESIA sebagai anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) harus waspada terhadap potensi benturan kepentingan antarnegara di tengah situasi global yang penuh konflik. Hal itu disampaikan oleh Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional, Hendra Maulana Saragih.

Hendra di Jakarta, Selasa (3/3) mengatakan, bahwa prinsip politik bebas aktif Indonesia menuntut negara menjaga kedaulatan meskipun menghadapi tekanan dan kepentingan dari banyak negara lain.

"Di antara kekhawatiran tentang Indonesia bergabung dengan BoP itu, pertama, kepentingan, jelas itu. Kepentingan apa? Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, Indonesia perlu berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau politik internal negara manapun juga," ujarnya.

Baca juga : Kemenhaj Jabar Pastikan Jemaah Umroh Asal Jabar Aman

Hendra menambahkan, setiap kebijakan yang diambil Indonesia harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan pengaruh negatif pada hubungan diplomatik dengan negara lain.

Di tengah ketegangan global, seperti konflik antara Iran dan Israel-Amerika Serikat, sebanyak 65 tokoh dan lebih dari 70 organisasi sipil menyerukan agar Indonesia keluar dari BoP.

Hendra menilai dorongan tersebut bisa menjadi masukan penting bagi Indonesia untuk meninjau kembali perannya dalam menjaga perdamaian dunia.

Baca juga : Konflik Global Berdampak ke RI, DPR Soroti Transparansi dan Perlindungan Penumpang Pesawat

"Justru ini momen benar, momen besar untuk Indonesia berpikir ulang," katanya.

Petisi berjudul “Melawan Imperialisme Baru”, yang diterbitkan pada Minggu (1/3), melibatkan 65 tokoh, mulai dari ahli hukum, akademisi, budayawan, pakar, hingga rohaniawan, serta 79 organisasi masyarakat sipil.

Dokumen ini menyoroti sejumlah kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk penolakan pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza, serta perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, AS, Kamis (19/2).

Selain itu, eskalasi konflik di Timur Tengah pada Sabtu (28/2) menjadi perhatian utama petisi tersebut. Mereka menilai BoP seharusnya berfungsi menjaga perdamaian, namun situasi geopolitik di kawasan itu justru tetap memanas.

Oleh karena itu, para penandatangan petisi mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menarik Indonesia dari keanggotaan BoP dan menolak pengiriman satuan tugas TNI ke Gaza. (Ant/E-4)