Konflik Global Berdampak ke RI, DPR Soroti Transparansi dan Perlindungan Penumpang Pesawat

WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap aspek keselamatan, kepastian layanan, hingga perlindungan penumpang. Hal itu disampaikan di tengah gangguan penerbangan global menyusul eskalasi ketegangan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berdampak pada penutupan ruang udara di berbagai kawasan.

Evita menilai penutupan ruang udara internasional telah memicu gelombang pembatalan dan pengalihan rute penerbangan. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan penumpukan penumpang di berbagai bandara dunia, tetapi juga mengancam stabilitas konektivitas udara menuju dan dari Indonesia.

Keselamatan Penerbangan Tanpa Kompromi

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/3), Evita menegaskan bahwa pendekatan utama dalam menghadapi krisis ini adalah transparansi dan koordinasi yang solid. Ia mengingatkan bahwa aspek keamanan (safety) adalah harga mati dalam industri penerbangan.

Baca juga : 15 Penerbangan Batal, 3 Ribu Penumpang Terbengkalai akibat Dampak Perang Timur Tengah

"Saya memandang bahwa dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus kita kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan," ujar Evita.

Menurutnya, setiap keputusan untuk mengalihkan rute atau membatalkan penerbangan harus didasarkan pada standar keselamatan internasional yang ketat. "Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal," tegasnya.

Mekanisme Refund dan Rebooking Darurat

Selain faktor teknis keselamatan, DPR juga menyoroti tanggung jawab maskapai terhadap hak-hak penumpang yang terdampak. Evita mendesak pengelola bandara dan maskapai untuk memberikan solusi nyata bagi calon penumpang yang terjebak dalam ketidakpastian jadwal.

Baca juga : Sekjen PBB Dorong Deeskalasi AS-Iran, Bahas Situasi Timur Tengah dengan Negara Teluk

Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain:

• Kemudahan proses rebooking tanpa beban biaya tambahan dalam kondisi darurat.
• Mekanisme pengembalian dana (refund) yang jelas dan tidak berbelit-belit.
• Penyediaan fasilitas konsumsi serta akomodasi yang layak bagi penumpang yang mengalami keterlambatan panjang.

"Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan," tambah politisi tersebut.

Uji Kepemimpinan Krisis

Guna merespons cepat dinamika di lapangan, DPR mendorong pemerintah segera mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga. Sinergi antara regulator penerbangan, operator bandara, dan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk menghindari simpang siur informasi yang dapat memicu kepanikan publik.

Evita juga menyarankan penyediaan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, mulai dari pengaturan antrean yang rapi hingga dukungan medis dasar. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

"Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji," tuturnya.

Komisi VII DPR RI menyatakan akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk menjaga stabilitas industri penerbangan, pariwisata, hingga sektor UMKM yang terdampak oleh gangguan mobilitas udara ini. (Ant/E-4)