Seruan Indonesia agar Keluar dari BOP Terus Bergaung

AKTIVITAS Wanda Hamidah mendesak Pemerintah Indonesia untuk keluar dari forum Board of Peace (BOP).

Dalam konferensi pers bertajuk 'Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BOP!', Wanda menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi, dan tidak memiliki legitimasi internasional.

Menurut Wanda, Indonesia seharusnya konsisten dengan prinsip yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia.

Baca juga : Delpedro Marhaen: Yang Diadili Hari Ini Adalah Nasib Kebebasan Ekspresi

“Karena pembukaan di UUD Negara Republik Tahun 1945 negara kita jelas bahwa kita harus mendukung semua negara dalam kemerdekaannya dan menghapuskan penjajahan dari bumi,” kata Wanda di kawasan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Wanda mengatakan, keputusan pemerintah untuk terlibat dalam forum tersebut justru berlawanan dengan prinsip tersebut. 

Bahkan, Wanda mengkritik keras langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai duduk bersama pihak-pihak yang disebut sebagai pelaku kejahatan perang.

Baca juga : DPR RI Dukung Prabowo Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

“Ini adalah suatu pelanggaran yang luar biasa ketika kemudian presiden kita dengan hinanya duduk bersama para pembunuh-pembunuh dan kriminal yang sudah ditetapkan oleh International Criminal Crout (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional. Tapi ini justru duduk bersama para pembunuh, para genosida,” jelasnya.

Selain itu, Wanda juga mempertanyakan legalitas Board of Peace yang menurutnya bukan lembaga resmi dalam sistem internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Board of Peace ini bukan not even United Nation, bukan PBB. Kenapa Trump tidak memakai mekanisme PBB, United Nation? Ini BOP, lembaga di luar United Nation yang tidak punya legal standing, yang tidak punya aturan,” tuturnya.

Dia bahkan menyebut forum tersebut sebagai lembaga yang dibentuk di luar mekanisme internasional dan memiliki kepentingan tertentu terhadap Palestina.

“Ini adalah lembaga yang dirilikan oleh Trump beserta para proxy-nya untuk menghancurkan Baitul Maktis terutama, untuk menghancurkan umat Islam terutama,” imbuhnya.

Wanda juga menyoroti isu bantuan dana yang menurutnya mencapai Rp17 triliun, yang berasal dari rakyat Indonesia.

Dia mempertanyakan kebijakan tersebut di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan di dalam negeri.

“Sumbangan Rp17 triliun dari rakyat Indonesia, uang keringat yang kita kumpulkan di mana hari ini saudara-saudara kita di Sumatra (korban banjir bandang) masih menderita, masih tidur di tengah jalan, dan masih tidak bisa mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak,” ungkapnya.

Karena itu, Wanda menilai pemerintah seharusnya memiliki pilihan untuk tidak terlibat dalam forum tersebut, sebagaimana sikap politik luar negeri yang pernah ditempuh Indonesia pada masa Presiden Soekarno.

“Jadi, dan Indonesia mengatakan bahwa kita tidak punya pilihan juga sangat absurd sekali. Kita punya pilihan, kita punya pilihan seperti Presiden Soekarno melakukan, punya pilihan untuk tidak bergabung dengan para penjajahan,” kata Wanda.

Sementara itu Ketua Umum Generasi Muda Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi, menilai pemerintah perlu mengambil sikap tegas dengan menarik diri dari forum tersebut.

Menurut Nawawi, langkah keluar dari BOP perlu didorong oleh seluruh elemen masyarakat agar pemerintah segera mengambil keputusan yang jelas terkait posisi Indonesia dalam forum tersebut.

“Saya sepakat artinya memang harus ada dorongan dari seluruh elemen mendesak Presiden Prabowo untuk menyatakan serategas kita menyatakan keluar dari BOO,” katanya.

Dia menilai momentum untuk keluar dari forum tersebut semakin kuat, terutama setelah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Nawawi menilai situasi tersebut dapat menjadi alasan bagi Indonesia untuk mengevaluasi keterlibatannya dalam forum yang mengklaim diri sebagai wadah perdamaian.

“Saya pikir ini exit door-nya itu sudah pas ketika memang Amerika dan Israel hari ini membom, melanggar hukum internasional menyerang Iran,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut justru menunjukkan kontradiksi dengan narasi perdamaian yang selama ini dibangun melalui forum tersebut.

“Saya pikir ini sudah pas kalau momentum ini dijadikan alasan ya kita, mereka katanya memimpin Dewan Perdamaian, tapi mereka juga menciptakan perang ini dengan alasan itu, kami keluar saja,” imbuhnya.

Situasi ini, mendesak para aktivis muda menggelar aksi damai pada Sabtu (7/3) dan Minggu (8/3) pukul 17.00. Aksi yang digelar di sekitar Patung Kuda Arjuna Widjaya, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ini akan diikuti oleh ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat. (E-4)