DPR RI Dukung Prabowo Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subiantomengevaluasi posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel ke menyerang Iran. Ia menilai langkah tersebut sangat tepat demi menjaga martabat konstitusi dan komitmen perdamaian dunia.

Politisi yang akrab disapa Deng Ical ini menyatakan bahwa serangan sepihak AS terhadap Iran sejak akhir pekan lalu, telah melumpuhkan kredibilitas Board of Peace sebagai lembaga penjaga stabilitas global.

“Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran benar-benar melemahkan posisi Board of Peace. Ini memperburuk citra organisasi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga perdamaian dunia,” ujar Deng Ical melalui keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Baca juga : Pesiden Prabowo Buka Opsi Keluar dari Board of Peace Jika tak Selaras dengan Kemerdekaan Palestina

Deng Ical menegaskan, opsi Indonesia untuk keluar dari keanggotaan Board of Peace patut dipertimbangkan secara serius jika lembaga tersebut gagal menjalankan fungsinya, yakni mewujudkan perdamaian, membuka akses kemanusiaan, serta melindungi masyarakat sipil.

Ia menilai, serangan yang dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional harus sejalan dengan amanat konstitusi. Jika sebuah lembaga tidak lagi konsisten dengan mandatnya, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh. Dunia membutuhkan de-eskalasi dan dialog, bukan tindakan sepihak yang memperkeruh situasi,” katanya. 

Wacana evaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace ini mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar diskusi panjang selama 3,5 jam bersama para mantan presiden, wakil presiden, dan tokoh politik di Istana Merdeka pada Selasa (3/3/2026).

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang hadir dalam pertemuan tersebut mengonfirmasi bahwa Kepala Negara memberikan perhatian khusus pada nasib Board of Peace pasca-eskalasi di Timur Tengah. “Dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” kata Hassan. (H-4)