Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto membuka opsi untuk keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza apabila lembaga yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Jr, itu tidak dapat mewujudkan cita-cita Palestina merdeka.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat merespons pernyataan yang diberikan beberapa perwakilan ormas Islam dan tokoh muslim Indonesia, salah satunya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).
"Beliau (presiden) memberi respons: Kami masuk di BoP itu bisa tidak ikut (keputusan BoP) ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, Beliau (Presiden Prabowo) siap keluar dari BoP. Itu yang saya tangkap begitu," kata Kiai Cholil menjelaskan kembali pernyataan presiden saat berdialog dengan para ulama terkait BoP di Istana Kepresidenan itu.
Dalam pertemuan antara Prabowo dengan perwakilan ormas Islam dan sejumlah tokoh muslim, yang jumlahnya sekitar 40 orang lebih, Prabowo menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam keanggotaan Board of Peace. Dalam sesi itu, dia juga menerima pertanyaan dan masukan-masukan dari beberapa ulama dan kiai.
Kiai Cholil, yang ikut dalam pertemuan itu, menyampaikan langsung kepada Prabowo sikap skeptisnya terhadap BoP. Cholil juga menyampaikan harapannya kepada dia jangan sampai pasukan perdamaian Indonesia yang nantinya ditugaskan ke Gaza justru melawan rakyat Palestina yang memperjuangkan kemerdekaannya.
"Kami tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka (rakyat Palestina) terjajah. Kami ingin (rakyat Palestina) damai dan merdeka," kata Cholil Nafis menjelaskan kembali sikap MUI terkait BoP kepada Prabowo.
Prabowo, merespons masukan-masukan dan komentar dari MUI, kemudian menegaskan Indonesia tidak ragu keluar dari BoP.
"Kata Pak Presiden, ketika kebijakan (BoP) itu kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami (Indonesia) akan abstain dan absen. Kemudian, ketika memang itu tidak cocok, dan (Indonesia) tidak bisa melakukan apa-apa, beliau (Presiden Prabowo) siap keluar dari BoP itu," kata Cholil Nafis menuturkan kembali pernyataan Presiden Prabowo.
Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri, Sugiono membenarkan sikap Presiden Prabowo yang membuka opsi untuk keluar dari BoP manakala lembaga tersebut tidak sesuai dengan arah yang dikehendaki Indonesia.
"Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan: Pertama, situasi damai di Gaza, sekarang pada khususnya; Kemudian, situasi damai di Palestina, pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Saya kira itu trajectory yang ingin kita capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ," kata Sugiono menjawab pertanyaan ANTARA soal Prabowo buka opsi keluar dari BoP. (Ant/P-3)
Prabowo juga menyampaikan, keikutsertaan Indonesia di BoP bukanlah keputusan yang mengikat tanpa syarat.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat Islam, termasuk PBNU, Muhammadiyah, dan MUI, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap serangan Israel yang kembali menggempur wilayah Gaza,
Sejak awal BoP bukan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak lahir dari konsensus Global South. Dalam praktiknya, BoP juga tampak dikendalikan penuh oleh Trump dan lingkaran politiknya, bersifat personalistik, serta minim mekanisme institusional yang independen.
MUI dan ormas Islam dalam pertemuan itu bertujuan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Prabowo terkaitĀ Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP)
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi pertanyaan terkait sikap Presiden Prabowo Subianto atas situasi tersebut, di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ia menilai kondisi kemanusiaan menunjukkan perbaikan seiring derasnya bantuan yang mulai masuk ke wilayah konflik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved