Pengamat: Board of Peace Berpotensi Perkuat Tata Kelola Perdamaian Global

KEMUNCULAN Board of Peace (BoP) berpotensi memperkuat tata kelola perdamaian global di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks. Pandangan tersebut disampaikan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Muhammad Makmun Rasyid dalam forum bertajuk Board of Peace, Board of Uncertainty yang diselenggarakan oleh Indonesia South-South Foundation (ISSF) di Tangerang Selatan pada Selasa (16/3).

Makmun menegaskan bahwa diplomasi dengan berbagai pihak, termasuk yang memiliki perbedaan atau bahkan pernah berkonflik, merupakan praktik yang memiliki landasan kuat dalam tradisi Islam.

“Dalam tradisi Islam, misalnya, diplomasi dengan pihak yang berbeda, bahkan yang pernah berkonflik, bukanlah hal yang asing. Nabi Muhammad SAW pernah berunding dengan kaum Quraisy dalam Perjanjian Hudaibiyah, meskipun pada saat itu mereka merupakan pihak yang memerangi umat Islam. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa negosiasi tidak selalu berarti persetujuan terhadap pihak lain, melainkan dapat menjadi strategi untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Prinsip fikih juga menegaskan bahwa sarana mengikuti hukum tujuan,” kata Makmun.

Baca juga : Prabowo Tegaskan Indonesia Tetap Non-Blok

Lebih lanjut, ia menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace memiliki dimensi strategis yang luas, baik secara diplomatik maupun geopolitik. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memberikan legitimasi moral sekaligus politik dalam mendorong penyelesaian konflik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Makmun juga menekankan bahwa partisipasi Indonesia berpotensi memperkuat posisi diplomatiknya sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian global, sekaligus mempertegas citra Indonesia sebagai negara yang demokratis, moderat, dan konsisten mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Selain itu, ia menilai keterlibatan dalam kerangka seperti Board of Peace membuka peluang kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga kemanusiaan, rekonstruksi pascakonflik, hingga diplomasi ekonomi. Dalam konteks tersebut, peran Indonesia tidak semata terkait isu Gaza, melainkan juga bagaimana menempatkan diri dalam tatanan global yang terus berkembang.

Baca juga : Konflik Iran-AS Memanas, Indonesia Tangguhkan Pembahasan BoP

Meski demikian, Makmun mengakui bahwa keberadaan Board of Peace tidak lepas dari berbagai kritik, termasuk kekhawatiran mengenai potensi dominasi negara besar serta relasinya dengan mekanisme multilateral yang telah ada seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, ia menilai kajian kritis tetap diperlukan agar inisiatif ini berjalan secara inklusif dan adil.

“Dalam konteks itulah kehadiran Indonesia menjadi penting, sebagai representasi negara berkembang dan dunia Muslim untuk memastikan bahwa proses perdamaian tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kedaulatan,” ujarnya.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons konflik Gaza.

“Saya mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan two-state solution, sebagaimana disampaikan dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB. Pendekatan ini menjadi jalan realistis untuk menciptakan dua negara yang hidup berdampingan secara damai, yakni Israel dan Palestina,” katanya.

Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Board of Peace sebagai instrumen baru dalam diplomasi perdamaian global yang menekankan dialog, negosiasi, dan kerja sama internasional.

Sementara itu, Board of Advisor Indonesia South-South Foundation (ISSF), Khairy Fuady, menyampaikan bahwa forum tersebut dihadirkan sebagai ruang intelektual untuk mendorong diskursus yang konstruktif terkait berbagai inisiatif baru dalam tata kelola perdamaian dunia.

“Forum ini kami hadirkan untuk memahami perkembangan terbaru dalam diplomasi perdamaian global. Kehadiran Board of Peace perlu dilihat sebagai bagian dari upaya kolektif masyarakat internasional dalam mencari pendekatan baru guna menjaga stabilitas dan perdamaian dunia,” ujarnya.

Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkaya kajian mengenai peran Board of Peace sebagai instrumen baru dalam diplomasi internasional serta mendorong kontribusi pemikiran dari berbagai kalangan dalam memperkuat perdamaian global. (E-4)