Indonesia Tunda Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza, ini Alasannya

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI memberikan pernyataan resmi terkait simpang siur pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa segala pembahasan mengenai Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) saat ini sedang ditangguhkan, termasuk rencana pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik tersebut.

Juru Bicara Kemenlu RI, Nabyl A. Mulachela, menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda partisipasi Indonesia dalam misi internasional ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik terbaru di Timur Tengah.

"Kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold)," ujar Nabyl di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Landasan Hukum dan Kedaulatan Nasional

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas laporan media internasional mengenai rencana pengerahan pasukan stabilisasi di Gaza yang dijadwalkan mulai Mei 2026. Nabyl menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui prosedur hukum yang ketat.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia harus berada di bawah kendali nasional sepenuhnya dan didasarkan pada mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Partisipasi Indonesia dalam ISF berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), serta selaras dengan politik luar negeri bebas-aktif, kepentingan nasional RI, dan hukum internasional," tambahnya.

Konteks Laporan KAN (Israel):

Sebelumnya, lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan ada rencana pengerahan 5.000 tentara dari Indonesia bersama beberapa negara lain seperti Kazakhstan dan Maroko untuk fase stabilisasi di Gaza selatan (Rafah) mulai 1 Mei mendatang.

Dampak Eskalasi Iran vs AS-Israel

Keputusan penangguhan ini sebenarnya telah diinisiasi sejak awal Maret 2026. Hal ini menyusul eskalasi konflik terbuka antara Iran dengan aliansi AS-Israel yang pecah pada akhir Februari lalu.

Mantan Jubir Kemenlu, Yvonne Mewengkan, sebelumnya sempat menyatakan bahwa prioritas utama Jakarta saat ini adalah memantau keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah yang kian memanas.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu, segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on-hold," tegas pihak Kemlu dalam keterangan sebelumnya.