Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Solo Melawan Politik Amoral alias Sempal menolak calon boneka dinasti politik Jokowi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Tengah.
Krisis politik akan berimbas buruk terhadap ekonomi
Komika perempuan Mega Salsabillah meroasting komika senior Pandji Pragiwaksono terkait dinasti politik
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan keputusan itu bagus dan berpihak pada anak muda untuk maju menjadi pemimpin dan berkancah di politik.
Peluang keluarga Jokowi yang maju dalam Pilkada serentak 2024 tergantung status sang ayah.
Aksi Presiden Joko Widodo yang melanggengkan dinasti politik dan nepotisme dalam Pemilu 2024 bertentangan dengan kedauluatan rakyat.
Survei Charta Politika menyebut masyarakat Indonesia paling menyukai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang membumi dan mayoritas menolak politik dinasti
PRESIDEN Joko Widodo disomasi sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara pada Rabu (6/12). Presiden diberi waktu tujuh hari
PENGAMAT politik Prof Ikrar Nusa Bakti menilai bahwa upaya melanggengkan dinasti politik keluarga Jokowi bukan sekadar haus kekuasaan, tapi rakus akan kekuasaan.
PROSES demokrasi yang tidak sehat menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal memengaruhi kualitas pemerintahan berikutnya.
POLITIK dinasti menjadi salah satu isu terpanas di Indonesia, hingga menjadi sorotan media internasional. Hal itu karena, praktik politik dinasti di Indonesia kurang sehat.
SEKJEN PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyesali dinasti politik yang diciptakan oleh pemerintah saat ini melalui penggunaan kekuasaan bahkan menabrak hukum konstitusi.
"Dinasti politik itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau kita jujur, anda lihat di semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik dan itu tidak negatif," kata Prabowo
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved