Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri meminta dalam Rakernas PKS para kader untuk melakukan evaluasi program kerja dan pencapaian politiknya di Pemilu 2024. Ia pun tidak ingin kader PKS mengeluhkan kecurangan pemilu sehingga tidak mencapai target.
"Saya ingin kader PKS untuk siap memenangkan pilkada. Saya berharap dalam rakernas ini hasilkan dua hal pertama hasilnya program kerja real dan komitmen untuk pemenangan pilkada 2024," ujarnya, Jumat (20/9).
Dalam pidato pembukaan Rakernas PKS di Hotel Sahid Jakarta Salim menegaskan jika ada kader yang berkilah di balik alasan kecurangan maka ia tidak akan menerima alasan tersebut. PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Baca juga : Usung Putri Ma'ruf Amin di Tangsel, PKS: Bukan Politik Dinasti!
"Atau penyebabnya juga eksternal, ada sesuatu," imbuhnya.
Ia mengingatkan kecurangan pemilu sudah ada sejak dulu tidak hanya di Pemilu 2024. Kondisi ini harus dicermati dan bersama bekerja keras mewujudkan bangsa yang berkeadilan dan makmur
"Saya tidak inginkan kata-kata, 'Ustadz, kami ini dicurangi'. Bahasa itu saya tidak akan terima. Dari dulu juga banyak yang curang. Apa sebabnya supaya tidak terjadi. Nah ini, jadi rakernas sendiri juga," tukasnya. (Sru/P-2)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved