Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri meminta dalam Rakernas PKS para kader untuk melakukan evaluasi program kerja dan pencapaian politiknya di Pemilu 2024. Ia pun tidak ingin kader PKS mengeluhkan kecurangan pemilu sehingga tidak mencapai target.
"Saya ingin kader PKS untuk siap memenangkan pilkada. Saya berharap dalam rakernas ini hasilkan dua hal pertama hasilnya program kerja real dan komitmen untuk pemenangan pilkada 2024," ujarnya, Jumat (20/9).
Dalam pidato pembukaan Rakernas PKS di Hotel Sahid Jakarta Salim menegaskan jika ada kader yang berkilah di balik alasan kecurangan maka ia tidak akan menerima alasan tersebut. PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Baca juga : Usung Putri Ma'ruf Amin di Tangsel, PKS: Bukan Politik Dinasti!
"Atau penyebabnya juga eksternal, ada sesuatu," imbuhnya.
Ia mengingatkan kecurangan pemilu sudah ada sejak dulu tidak hanya di Pemilu 2024. Kondisi ini harus dicermati dan bersama bekerja keras mewujudkan bangsa yang berkeadilan dan makmur
"Saya tidak inginkan kata-kata, 'Ustadz, kami ini dicurangi'. Bahasa itu saya tidak akan terima. Dari dulu juga banyak yang curang. Apa sebabnya supaya tidak terjadi. Nah ini, jadi rakernas sendiri juga," tukasnya. (Sru/P-2)
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved