BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal

KEPALA Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mardyanto Wahyu Tryatmoko, menyoroti wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau melalui DPRD. Ia mengatakan bahwa peralihan sistem tersebut tidak menjamin hilangnya praktik politik uang dan justru berisiko membuatnya jauh lebih mahal.

Mardyanto menjelaskan, asumsi bahwa pilkada lewat DPRD lebih murah perlu dikaji ulang. Ia mengatakan secara kalkulasi politik, biaya untuk mengunci kepastian suara di DPRD bisa melampaui biaya mobilisasi massa di pilkada langsung.

"Praktik politik uang justru bisa lebih kuat kalau lewat DPRD. Jika di pilkada langsung dibagikan ke masyarakat, maka lewat DPRD biayanya tidak murah karena bukan lagi sebatas sembako. Ini juga berisiko menggerus esensi otonomi daerah," ujar Mardyanto di Jakarta, Kamis (12/2).

Baca juga : 2 Warga Gugat Syarat Partai Politik untuk Calon DPR-DPRD ke Mahkamah Konstitusi

Mardyanto menyadari adanya gelombang dukungan pilkada tidak langsung karena alasan biaya tinggi yang disuarakan partai politik. Mardyanto mengajak pendukung Pilkada via DPRD untuk berhitung secara transparan. "Kalau masalahnya biaya mahal, ayo kita kalkulasi bersama, jangan langsung mengambil jalan pintas (lewat DPRD)," tambahnya.’

Mardyanto juga menggarisbawahi pentingnya naskah akademik yang kuat dalam setiap perubahan regulasi pemilu, khususnya UU Pilkada yang mengatur mekanisme pemilihan. Ia mengingatkan pemerintah dan legislatif agar tidak mengulang pola pembahasan undang-undang yang terlampau cepat tanpa partisipasi publik yang bermakna.

"Kita tahu kecenderungan beberapa undang-undang dibahas kilat, bahkan IKN hanya 43 hari. Harapannya, kajian akademik harus menjadi basis utama, jangan sampai pembahasan regulasi nanti absen dari kajian mendalam," tegasnya. (Faj/P-3)