Berita Terbaru Otonomi Daerah Hari Ini

25 Tahun Desentralisasi di Indonesia, Pemerintah Pusat Makin Mendominasi Daerah

Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,

Pembangunan Daerah Perlu Otonomi Daerah yang Lebih Luas

Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat. 

Dirjen Otonomi Daerah Sebut Perlu Penguatan Desentralisasi pada Program Strategis Nasional

DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

Dampak Otonomi Daerah belum Maksimal dan Harus Terus Dievaluasi

Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.

Otonomi Daerah Ajang Refleksi dan Evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.

Pakar Sebut 29 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kondisinya Semakin Mundur

Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum. 

Revisi UU Pemilu Mesti Junjung Otonomi Daerah

Otonomi daerah tak mungkin berjalan optimal tanpa penguatan kapasitas di daerah dan penerapan prinsip meritokrasi.

Penyusunan "Grand design" Otda Sikapi 337 Usulan Pemekaran

Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.

Pelaksanaan Otonomi Daerah Dinilai Semakin Mundur dan Jauh dari Tujuan Pembentukannya

Herman menjelaskan bahwa banyak undang-undang sektoral dari pemerintah pusat yang justru membajak undang-undang mengenai pemerintah daerah.

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Memperlemah Otonomi dan Desentralisasi

Peran pemimpin daerah yang dihasilkan dari proses demokrasi atas mandat otonomi daerah, sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemda Masih Rendah Akibat Ketidaktegasan Pemerintah

PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen

Peningkatan Peran DPD di Era Otonomi Daerah

DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.

Siap Bertarung di Trenggalek, Inilah 15 Finalis POI 2024

Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.

Peringatan Hari Otoda Nasional, Wali Kota Denpasar Jaya Negara Menerima Dua Penghargaan

Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.

Terima Penghargaan dari Mendagri, Pj Gubernur Adhy: Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Keberhasilan Jatim

Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi. 

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.

Kepala BSKDN Kemendagri Beberkan Isu Strategis 4 DOB Papua

Kepala BKSDN Yusharto Huntoyungo membeberkan sejumlah isu strategis di empat Daerah Otonom Baru Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.   

Sambangi Sumut, Ganjar Sebut Bakal Fokus Pemerataan Pembangunan

CALON presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut akan melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ganjar menyatakan saat bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat

Ada KTT ASEAN di Jakarta, Pameran Apkasi Otonomi Expo 2023 Pindah ke ICE BSD

Perpindahan tempat dilakukan Apkasi sebagai bentuk dukungan pada pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang tentunya memiliki urgensi lebih tinggi.

Ini Alasan Ketua Adat Anim Ha Papua Dukung Daerah Otonomi Baru

Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting