Wacana Pilkada tak Langsung Jadi Ancaman untuk Demokrasi Lokal

DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung atau via DPRD. Ia menilai Pilkada via DPRD itu bertentangan dengan semangat demokratisasi lokal dan tujuan otonomi daerah yang selama ini diperjuangkan.

“Jelas kami menolak. Pertama, karena itu berseberangan dengan tujuan otonomi daerah dan demokratisasi di tingkat lokal,” kata Herman ketika ditemui di Jakarta, Kamis (12/2)

Herman mengatakan alasan untuk mengubah mekanisme pilkada lewat DPRD karena tingginya biaya politik dinilai tidak tepat sasaran. Ia menilai mahalnya biaya pilkada justru berakar pada persoalan kaderisasi dan rekrutmen di internal partai politik.

Baca juga : BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal

“Yang menyebabkan pilkada selama ini mahal, pertama, sistem kaderisasi dan rekrutmen di partai politik itu bermasalah. Sehingga yang dihadirkan ke publik adalah figur-figur yang dalam tanda kutip mampu membeli atau menarik atensi publik, dan itu biayanya mahal,” jelasnya.

Suparman menilai pembenahan mendasar seharusnya dilakukan di tubuh partai politik, bukan dengan mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Ia menilai selain bertentangan dengan semangat otonomi daerah, skema pilkada tidak langsung juga dinilai tidak menjamin penyelesaian persoalan biaya politik yang tinggi.

Lebih jauh, KPPOD menilai mekanisme tersebut berpotensi mengurangi hak publik dalam menentukan masa depan daerahnya melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Pilkada tidak langsung menghalangi hak atau akses publik untuk menentukan masa depan daerah melalui kepala daerah yang mereka pilih,” tegasnya. (Faj/P-3)