Berita Terbaru Pilkada Hari Ini

Korupsi Kepala Daerah: Biaya Politik Mahal dan Tata Kelola Rapuh Jadi Akar Masalah

Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.

Peluang Kemunculan Partai Baru Dinilai Sangat Tipis

Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.

Komisi II DPR RI Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Serap Masukan Para Pakar

Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.

Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah

DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.

DPR dan Pemerintah Sepakat tak Masukkan UU Pilkada dalam Prolegnas 2026 

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada

Dasco tak Yakin dengan Keamanan E-voting untuk Pilkada

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan. 

Revisi UU Pemilu & Pilkada Dibahas Terpisah, Perludem: Kemunduran Demokrasi

Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.

Sikap PKS Soal Pilkada Cerminkan Upaya Jaga Kedaulatan Rakyat

PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.

Sikap PDI Perjuangan tak Berubah soal Pilkada, Ini Pernyataan Lengkapnya dari Hasto

PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.  

Hasto: Sikap PDIP Jelas Tolak Wacana Pilkada melalui DPRD

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wali Kota Tasikmalaya Setuju Pilkada tak Langsung Lewat DPRD karena Efisiensi Anggaran

WALI Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah atau Pilkada tak langsung oleh DPRD. Alasannya efisiensi anggaran.

Aksi Tolak Pilkada tak Langsung Digelar di Halaman DPRD DIY

AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Yusril Serahkan Keputusan Pilkada tak Langsung pada Pemerintah dan DPR

Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peneliti KITLV Leiden Usul Pilkada dan Pileg DPRD Digabung Tekan Ongkos Politik

Ward Berenschot mengusulkan pemilihan kepala daerah yakni mengintegrasikan Pilkada dan pemilihan legislatif daerah (Pileg) DPRD untuk menekan ongkos politik

Eks KPU Bantah Pilkada Mahal: Biaya Rp40 Ribu per Pemilih

Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.

Ida Budhiati : Pilkada tak Langsung Berisiko Lemahkan Legitimasi Daerah

Ida Budhiati menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung melalui DPRD dapat melemahkan legitimasi daerah.Pilkada langsung dinilai masih sejalan amanat konstitusi

Hanya 5,6 Persen Setuju Pilkada lewat DPRD, GNB: Alarm Serius Demokrasi

Mantan Menteri Agama yang juga tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan ancaman nyata

PDIP Tolak Pilkada lewat DPRD, Puan Sebut Komunikasi selalu Terbuka

Meskipun wacana Pilkada lewat DPRD mulai bergulir, PDIP percaya bahwa kedaulatan rakyat adalah hal yang paling substansial dalam demokrasi.

PKS Soal Pilkada Lewat DPRD: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.

Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada

Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia