Peluang Kemunculan Partai Baru Dinilai Sangat Tipis

PELUANG kemunculan partai-partai politik baru di tengah wacana pengetatan sistem kepemiluan dinilai semakin sulit menemukan relevansinya. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, pendirian partai baru saat ini justru berhadapan dengan persyaratan berat, biaya tinggi, serta peluang politik yang makin menyempit.

Ray mempertanyakan daya tarik mendirikan partai baru ketika ruang kompetisi semakin tertutup. Ia menilai, dengan persyaratan yang ketat dan dorongan sebagian partai besar untuk mengubah pilkada langsung menjadi tidak langsung, peluang partai baru untuk berkiprah kian terbatas.

"Dengan persyratan yang seperti sekarang dan keinginan partai politik besar untuk menarik pilkada langsung ke pilkada tak langsung, ini sebetulnya jalan bagi partai politik baru untuk bisa berkiprah itu makin tipis," ujarnyaa saat dihubungi, Selasa (20/1).

Baca juga : Komisi II DPR RI Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Serap Masukan Para Pakar

Menurut Ray, jika pilkada tak langsung benar-benar diterapkan, posisi partai kecil akan semakin terjepit. Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.

Ia menduga, salah satu kemungkinan pendirian partai baru adalah untuk menjadi pelengkap atau bayang-bayang dari partai politik besar. Namun, Ray menilai tujuan tersebut tidak terlalu signifikan bagi perkembangan demokrasi.

Ray juga menyoroti kultur politik Indonesia yang cenderung tidak membedakan diri secara tegas antarpartai. Akibatnya, banyak partai justru bergerak pada lintasan yang sama dan berujung pada koalisi besar.

Baca juga : Pilkada Mahal, Demokrasi Tergerus AI

Dalam kondisi itu, ia menilai, membentuk partai baru bukanlah pilihan strategis. "Selama partai-partai politik tidak mencitrakan dirinya sesuai dengan visi-visi mereka dan keinginannya untuk selalu menciptakan koalisi besar, saya kira yang penting bagi mereka bukan menciptakan banyak partai politik, tapi ikut serta dengan partai-partai politik yang sudah ada," jelas Ray.

Ia menegaskan bahwa pendirian partai baru berisiko hanya menghabiskan sumber daya tanpa hasil politik yang sepadan. "Karena akhirnya ini hanya akan berbiaya besar, mengeluarkan biaya yang cukup banyak, dan pada ujung-ujungnya hanya berlabuh menjadi skrup dari partai-partai politik besar," kata Ray.

Meski demikian, Ray melihat ada pengecualian dalam konteks partai berbasis figur. Ia menyinggung kemunculan partai pergerakan seperti Gerakan Rakyat yang dikaitkan dengan Anies Baswedan. Menurutnya, partai tersebut tampak memiliki tujuan mempopulerkan figur Anies.

Namun, Ray tetap meragukan dampak elektoralnya terhadap partai baru. Ia menilai ambang batas parlemen menjadi penghalang serius. "Kalau persyaratan tetap parlimentary threshold 4%, hampir sulit membayangkan partai politik sehebat apapun tokohnya akan dapat melampau itu," katanya.

Sebagai perbandingan, Ray menyinggung pengalaman Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu lalu. Meski didukung figur kuat, hasilnya tetap belum cukup melampaui ambang batas. "Kita berkaca saja dari PSI misalnya, yang sudah di-backup habis-habisan oleh Pak Jokowi kemarin, tapi kan dapatnya cuma berapa ya, 2,8%," ujarnya. (Mir/P-3)