Pilkada Mahal, Demokrasi Tergerus AI

WACANA perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat bukan semata karena tingginya ongkos politik, melainkan karena kualitas demokrasi yang dinilai makin tergerus. Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai pilkada langsung saat ini justru menghadapi ancaman serius dari dominasi teknologi, pendengung (buzzer), dan kecerdasan buatan yang merusak esensi kedaulatan rakyat.

Didik memandang usulan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia untuk mengkaji pilkada tidak langsung harus dibaca dalam konteks biaya politik yang semakin tidak rasional. Namun, ia mengingatkan, pemilihan tidak langsung juga bukan solusi bebas masalah karena berpotensi dikuasai elite.

"Tidak berarti bahwa pemilihan tidak langsung lalu bebas dari masalah karena hanya elite yang terlibat di dalam pemilihan tidak langsung tersebut," kata dia melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/12).

Baca juga : Agentic AI, Transformasi Kolaborasi Manusia dan Mesin di 2026

Ia menegaskan, gagasan serupa sebenarnya telah lebih dulu disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, 12 Desember 2025, Presiden mengusulkan pilkada kembali dipilih DPRD untuk menekan biaya politik dan mengurangi komplikasi sosial.

Namun, Didik menilai persoalan pilkada tidak berhenti pada soal efisiensi. Ia menekankan, dalam dua dekade terakhir, pemilihan langsung justru dibajak oleh kekuatan teknologi yang tidak memiliki legitimasi moral dalam demokrasi.

"Pemilihan langsung, meskipun bersifat one man one vote, terbuka menjadi alat eksploitasi dan manipulasi para elite di dalam demokrasi karena menguasai uang dan teknologi tersebut," kata Didik.

Baca juga : OpenAI Luncurkan Update Besar: ChatGPT Kini Hasilkan Gambar 4x Lebih Cepat

Ia menggambarkan demokrasi saat ini dipenuhi alien baru berupa AI, bot, dan buzzer yang menggantikan dialog publik dengan provokasi mesin. Kondisi ini, menurutnya, menjauhkan suara rakyat dari kehendak nurani.

"Suara rakyat, yang berasal dari suara hati nurani dan keinginan manusia untuk memilih pemimpinnya, disapu oleh suara mesin, provokasi buzzer, bots, AI dan mesin-mesih alien," ujarnya.

Didik bahkan menilai kepemimpinan nasional dalam satu dekade terakhir merupakan produk dari demokrasi yang sarat manipulasi teknologi. "Hasilnya adalah pemimpin pencitraan, yang tidak menampakkan wajah aslinya," katanya.

Meski demikian, Didik menolak gagasan kembali sepenuhnya ke sistem pemilihan DPRD ala Orde Baru. Menurutnya, langkah tersebut justru berisiko menghidupkan kembali pembajakan demokrasi oleh elite secara tertutup dan otoriter.

"Ini sama dengan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya," tuturnya.

Ia menilai negara seharusnya fokus mengatur kehadiran AI, buzzer, dan mesin propaganda politik yang kini mendominasi ruang publik. Namun hingga kini, pemerintah dinilai belum siap menghadapi tantangan tersebut.

"Kementrian Komdigi masih gagap dan bingung dengan masalah interelasi demokrasi sejati dan kebebasan bicara dari anggota masyarakat dengan masuknya narasi berasal dari AI, yang cenderung manipulatif," ujarnya.

Didik menegaskan kebebasan berbicara dalam demokrasi hanya melekat pada manusia, bukan pada mesin. "AI, provokasi mesin, alien dan buzzer tidak memiliki hak bicara karena praktek yang dijalankan bukan dialog dan sharing ide kehendak, tetapi blasting manipulasi atas rakyat," terangnya.

Ia menilai kerusakan demokrasi kini sudah berada pada tahap serius. Prabowo, menurutnya, bahkan menunjukkan kelelahan menghadapi demokrasi liberal yang dijalankan di tengah rendahnya literasi publik dan derasnya manipulasi informasi.

Sebagai alternatif, Didik menawarkan inovasi politik berupa sistem campuran. Dalam skema ini, pilkada tidak dilakukan secara langsung, tetapi dipilih DPRD, dengan mekanisme pencalonan yang tetap melibatkan pilihan rakyat.

"Calon gubernur dan calon bupati atau walikota bukan ditetapkan elite partai tetapi berasal dari unsur pilihan masyarakat," ujarnya.

Ia mengusulkan calon berasal dari tiga anggota DPRD dengan perolehan suara terbanyak di daerah masing-masing. Menurut Didik, model ini dapat menjadi jalan tengah antara demokrasi liberal yang dinilainya telah rusak dan risiko kembalinya demokrasi elite tertutup. (Mir/P-3)