Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan. Tindakan anarkis tidak hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga merusak citra gerakan mahasiswa itu sendiri. Hal tersebut disampaikan Direktur Etikanet Wahyu Irawan menyusul penyerangan terhadap Kantor Polda Daerah Istimewa Yogyakarta oleh sekelompok massa pemuda dan mahasiswa pada Selasa malam (24/2).
"Peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran agar penyampaian pendapat tidak keluar dari koridor hukum," katanya.
Wahyu menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya aksi anarkis di bulan Ramadan, yang seharusnya menjadi momentum pengendalian diri.
“Mahasiswa memiliki hak konstitusional menyampaikan aspirasi, tetapi kekerasan dan perusakan fasilitas publik jelas bertentangan dengan hukum dan prinsip demokrasi,” ujarnya.
Dari perspektif hukum, Wahyu menjelaskan bahwa tindakan kekerasan dapat dijerat sejumlah pasal, antara lain Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta Pasal 212 hingga 214 KUHP terkait perlawanan terhadap aparat yang menjalankan tugas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga melarang aksi yang berujung pada kekerasan dan perusakan.
Ia turut menyoroti maraknya ajakan aksi melalui media sosial menjelang rencana demonstrasi di Jakarta pada 27-28 Februari 2026, yang disebut melibatkan konsolidasi mahasiswa dari sejumlah kampus.
"Informasi medsos bisa jadi alarm bagi aparat keamanan. Kita belajar dari kejadian aksi rusuh dan penyerangan Polda DIY semalam (24/2) jangan sampai peristiwa yang merusak merugikan masyarakat," tegasnya.
Wahyu juga mengimbau aparat keamanan untuk melakukan mitigasi terhadap potensi aksi anarkis, sekaligus mengajak mahasiswa tetap menjunjung tinggi hukum dan demokrasi. (E-3)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Bagi Muhammad Abdurrahman Azzam, masa kuliah justru menjadi pintu masuk untuk terlibat langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Nickel Industries Limited bersama Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi mahasiswa penerima beasiswa Nickel Industries asal Morowali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved