Perang, Elite, dan Runtuhnya Janji Peradaban Modern

PERANG antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab: perang demi apa? Apakah nilai-nilai modern memang tak pernah sungguh-sungguh sanggup memilih jalan politik dan diplomatik? 

Mengapa perang pecah justru di tengah-tengah era yang paling keras mengagungkan demokrasi, HAM, dan keagungan peradaban?
Inilah ironi terbesar abad ini. Dunia yang mengaku telah dewasa secara peradaban, yang membangun gedung-gedung PBB, menandatangani piagam HAM, dan mengekspor demokrasi ke seluruh penjuru bumi, ternyata masih memilih peluru sebagai bahasa pertama ketika kepentingan terancam. Nilai-nilai itu tidak dihapus, melainkan diseleksi: dirayakan ketika menguntungkan, disingkirkan ketika mengganggu kalkulasi kekuasaan.

Demokrasi sebagai topeng, perang sebagai kebijakan

Serangan militer AS-Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei bukan sekadar peristiwa militer biasa. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah asli modernitas politik. Presiden Trump melancarkan decapitation strike (serangan presisi untuk menghabisi pimpinan musuh) tanpa persetujuan kongres, melanggar War Powers Resolution 1973 yang mewajibkan notifikasi legislatif dalam 48 jam. 

Baca juga : Kultus Rilis Single Doomnation, Manifesto untuk Negara yang Hancur 

Para kritikus menyebutnya pelanggaran konstitusional serius, namun mayoritas Republik tetap melindungi Trump. Checks and balances yang selama ini diklaim sebagai mahkota demokrasi Barat runtuh begitu saja di hadapan logika perang.

Ini bukan anomali. Ini adalah pola. Noam Chomsky dalam Who Rules the World? sudah lama memperingatkan bahwa para presiden AS (termasuk Donald Trump) beroperasi bukan sebagai pemimpin yang bebas, melainkan sebagai eksekutor kepentingan elite korporat-militer-finansial yang sesungguhnya mengendalikan arah kebijakan. Studi Princeton oleh Gilens dan Page dalam Testing Theories of American Politics (2014) membuktikannya secara empiris: preferensi rakyat biasa hampir nol pengaruhnya terhadap kebijakan, sementara elite ekonomi punya dampak yang menentukan. AS, dalam kerangka ini, lebih menyerupai oligarki daripada demokrasi.

Di balik retorika ancaman nuklir Iran yang diulang-ulang oleh media Barat, motif yang lebih tua dan lebih vulgar bekerja dalam diam: energi. Iran menguasai Selat Hormuz, jalur bagi 20%-30% perdagangan minyak dunia. Melemahkan Teheran berarti memastikan aliran energi tetap mengalir deras ke Barat dan Asia, sekaligus melindungi kepentingan korporasi minyak AS dan sekutunya. 

Baca juga : Demokrasi Merosot di tengah Kecamuk Perang dan Polarisasi Politik

Jeffrey Sachs (dalam banyak pernyataannya di sejumlah media baru- baru ini), menyebut ini sebagai kelanjutan imperialisme energi, sebuah pola yang sudah berjalan sejak invasi Irak 2003 dan intervensi Libya 2011, di mana demokrasi dan keamanan menjadi kedok untuk monopoli sumber daya. Narasi ancaman nuklir Iran adalah manufacturing consent: cara media dan elite menciptakan persetujuan publik untuk perang yang sesungguhnya dipicu oleh logika ekonomi, bukan ancaman eksistensial.

Blunder strategis dan paradoks teknologi perang

Terlepas dari motifnya, para pengamat strategis menilai pembunuhan Khamenei sebagai kesalahan fatal. Decapitation strike secara historis jarang meruntuhkan rezim, ia justru memicu efek rally around the flag: rakyat yang semula kritis bersatu di belakang kepemimpinan baru yang lebih keras. 

IRGC garis keras kini mengambilalih narasi, sementara ancaman balasan terbuka lebar: dari terorisme state-sponsored melalui jaringan milisi di Irak, Lebanon, dan Yaman, hingga penutupan Selat Hormuz yang akan mengguncang harga minyak global, justru kontradiktif dengan janji stabilitas ekonomi yang diusung Trump sendiri.

Perang modern dengan segala persenjataan canggihnya (drone, rudal hipersonik, perang siber), menjanjikan presisi, tetapi menghasilkan kehancuran masif: infrastruktur lumpuh, jutaan pengungsi, polusi irreversible, dan emisi karbon militer yang mempercepat krisis iklim. 

Modernitas telah menciptakan paradoks mematikan: teknologi yang sama yang membangun kesejahteraan kini menjadi mesin kehancuran paling efisien dalam sejarah. Inovasi yang seharusnya memuliakan kehidupan manusia berbalik menjadi instrumen penghancurannya yang paling sistematis.

Yang paling menyakitkan bukan kehancurannya melainkan tontonannya. Perang ini tidak terjadi di balik tirai sejarah seperti konflik-konflik abad lalu. Ia berlangsung live, disaksikan miliaran manusia melalui layar genggam, anak-anak yang terluka, kota-kota yang runtuh, dan pemimpin dunia yang berpidato tentang perdamaian sambil mengirimkan amunisi. Dunia menonton. Dan dalam kebisingan itu, diam telah menjadi bentuk baru dari keterlibatan.

Peradaban yang runtuh oleh tangannya sendiri

Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang atau kalah. Pertanyaannya jauh lebih mendasar: apakah modernitas memang pernah sungguh-sungguh bermaksud menghapus perang, ataukah ia hanya memperhalusnya, mengganti nama, mengganti narasi, namun tetap mempertahankan logika purba yang sama: yang kuat menentukan yang benar?

Perang AS-Israel vs Iran bukan sekadar konflik regional. Ia adalah ujian eksistensial bagi seluruh bangunan nilai yang disebut peradaban modern. Ketika demokrasi dikorbankan demi kepentingan elite, ketika hukum internasional diabaikan demi kalkulasi energi, ketika PBB hanya mampu mengeluarkan pernyataan tanpa daya, maka yang tersisa hanyalah cangkang dari cita-cita besar yang pernah dilahirkan pasca-Perang Dunia II. Chomsky menyebutnya dengan tepat: dunia tidak diperintah oleh nilai-nilai universal, melainkan oleh “Masters of
 
Mankind”, para pemilik modal yang memegang prinsip keji Adam Smith: semuanya untuk kita, tidak ada untuk yang lain. Di sinilah nilai-nilai profetik menemukan relevansinya kembali, bukan sebagai romantisme agama atau nostalgia masa lalu, tetapi sebagai koreksi atas kesombongan modernitas yang mengira bahwa kemajuan teknologi dan retorika demokrasi sudah cukup untuk menjinakkan nafsu dominasi. 

Solusi tidak datang dari Oval Office, tidak dari sidang Dewan Keamanan, dan tidak dari retorika pemimpin dunia. Ia datang dari tekanan rakyat yang terorganisir, yang menolak untuk terus disuguhi manufacturing consent sebagai pengganti kebenaran. Sebab jika peradaban modern tak mampu mengendalikan senjata dan nafsu dominasinya sendiri, ia tidak akan runtuh oleh musuh dari luar, ia akan runtuh oleh tangannya sendiri, perlahan, di depan mata kita semua.