Dampak Ekonomi Perang di Dunia yang Menyusut

JAUH-JAUH hari David Harvey (1989) dalam bukunya, The Condition of Postmodernity, telah menjelaskan dampak kondisi global ekonomi sebuah negara. Melalui konsep kompresi ruang dan waktu (time-space compression), Harvey menjelaskan bagaimana percepatan kehidupan ekonomi dan teknologi kapitalisme global membuat dunia terasa 'menyusut'. Integrasi ekonomi global telah menjadi bagian dari keseharian seluruh negara di dunia dengan salah satu cirinya ialah interdependensi yang meningkat drastis.

Semua kejadian, meski tidak berhubungan langsung dengan Indonesia, niscaya dampaknya akan terasakan. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang dipicu konflik terbuka Iran versus Israel-Amerika Serikat tidak hanya melahirkan kericuhan di antara negara yang berperang, tetapi juga dampak yang akan terasakan di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Dentuman rudal yang menjejas Teheran dan serangan balasan Iran yang meledakkan wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah niscaya juga akan menggetarkan pasar modal dan membuat ekonomi berbagai negara limbung.

Baca juga : Demonstran di Berlin Tolak Jerman Terlibat dalam Perang

Bagi Indonesia, yang secara geografis berada jauh dari pusaran konflik, perang yang terjadi di Timur Tengah bukanlah sekadar drama dan konflik militer negara asing. Geopolitik ialah roda penggerak ekonomi dan ketika roda itu macet akibat perang, dampaknya langsung terasa di dalam negeri, khususnya pada kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pecahnya perang di Timur Tengah itu bisa dipastikan segera memicu lonjakan harga minyak mentah global karena kekhawatiran disrupsi pasokan di jalur perdagangan vital. Itu sinyal bahaya pertama bagi postur APBN kita. Bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika harga minyak dunia melonjak drastis. Semua asumsi penghitungan APBN tentu harus direvisi dan imbasnya beban APBN yang sudah terengah-engah pasti makin terbebani. Apa yang harus dilakukan agar tekanan pada APBN kita tidak membuat Indonesia kolaps?

 

Baca juga : Sekjen PBB: Timur Tengah dan Dunia Tidak Bisa Toleransi Lebih Banyak Perang

DAMPAK PERANG

Indonesia saat ini ialah negara berstatus net importer minyak. Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor bahan bakar minyak (BBM) bisa dipastikan akan ikut membubung tinggi. APBN 2026 yang awalnya disusun dengan asumsi harga minyak tertentu (misalnya sekitar $70 per barel) menjadi sangat rentan dan perlu dikoreksi.

Secara garis besar, tiga dampak utama terjadinya perang di Timur Tengah adalah, pertama, apabila eskalasi perang di Timur Tengah meningkat, beban subsidi energi baik BBM maupun listrik amat mungkin akan melonjak drastis dan berpotensi menambah beban hingga puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Bayangkan, uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau bantuan sosial harus dialihkan untuk menambal biaya subsidi agar harga BBM di dalam negeri tidak mencekik masyarakat. Itu dilema klasik: memilih menjaga daya beli masyarakat atau menjaga defisit anggaran.

Saat ini Iran telah memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Itu tentu akan berdampak memicu krisis energi global karena menghentikan sekitar 20% pasokan minyak dunia dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan lonjakan harga minyak di atas US$100-US$150/barel. Sekitar 20%-30% minyak dan gas dunia melintasi selat itu sehingga penutupan akan menghilangkan pasokan 20-21 juta barel per hari, memicu lonjakan harga energi.

Bagi Indonesia, itu mengakibatkan lonjakan subsidi BBM/APBN, pelemahan rupiah, inflasi tinggi karena kenaikan biaya logistik, dan gangguan impor pangan/pupuk. Penutupan Selat Hormuz secara teknis tentu akan mengganggu pengiriman barang komoditas sehingga memicu lonjakan biaya logistik global dan potensi kekurangan pupuk global.

Kedua, imbas akibat perang akan menyebabkan inflasi naik, sementara daya beli turun. Biaya logistik yang meningkat akibat kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga sembako dan barang konsumsi, yang ujung-ujungnya akan menurunkan daya beli masyarakat.

Pengalaman sudah banyak membuktikan bahwa perang dan konflik di kawasan mana pun senantiasa mengancam inflasi. Kenaikan harga energi akan menjalar ke biaya logistik dan harga barang kebutuhan pokok. Inflasi impor (imported inflation) tentu akan menekan daya beli masyarakat. Pemerintah harus berhitung cermat, apakah akan membiarkan harga BBM naik yang berisiko memicu inflasi tinggi atau menahannya dengan risiko defisit fiskal melebar melebihi target yang ditetapkan.

Akibat perang, Indonesia kini ibaratnya seperti dihadapkan pada makan buah simalakama. Keputusan apa pun yang diambil, dampaknya akan berisiko menggangu kondisi ekonomi nasional. Secara umum, perang dan penutupan Selat Hormuz niscaya akan berisiko menyebabkan kelumpuhan pasokan energi dan krisis ekonomi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Ketiga, terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah. Saat ini nilai tukar rupiah sedang tidak baik-baik saja. Nilai tukar rupiah belakangan ini terus bertengger di angka Rp16 ribu, bahkan melewai angka batas aman psikologis, yakni menembus Rp17 ribu. Perang yang terkecamuk di Timur Tengah tentu akan menyebabkan nilai tukar rupiah makin tertekan.

Konflik geopolitik cenderung membuat investor global lari ke aset yang lebih aman (safe haven) seperti dolar AS. Ketika rupiah terdepresiasi terhadap dolar, beban pembayaran utang luar negeri pemerintah dalam APBN akan meningkat, sekaligus membuat biaya impor (termasuk impor minyak) menjadi lebih mahal lagi. Itulah tantangan nyata yang menghantui stabilitas APBN kita.

Perang di mana pun selalu melahirkan efek domino. Harga minyak dunia naik yang akan membuat nilai tukar rupiah melemah dan implikasinya biaya impor BBM menjadi berlipat ganda.

 

JALAN KELUAR: ADAPTASI FISKAL

Dalam menyikapi meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah, Indonesia tentu tidak boleh panik dan perlu segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk meredam dampak perang. Langkah-langkah strategis mutlak diperlukan agar Indonesia tidak kolaps gara-gara perang dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.

Langkah pertama, pemerintah harus segera melakukan penghitungan ulang, merevisi asumsi dan melakukan efisiensi belanja negara. Pemerintah harus segera mengidentifikasi belanja yang tidak prioritas untuk kemudian dapat dialihkan ke pos subsidi energi jika memang diperlukan.

Program-program pembangunan yang membutuhkan alokasi dana jumbo harus dievaluasi dan direvisi alokasi dananya secara proporsional.

Langkah kedua ialah mendorong pengembangan diversifikasi energi. Mau tidak mau pemerintah harus mempercepat upaya transisi ke energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. Tanpa didukung diversifikasi energi, bisa dipastikan ketergantungan pada minyak akan tetap tinggi, yang risikonya akan menyebabkan biaya perekonomian ikut melambung tinggi ketika terjadi perang.

Langkah ketiga ialah melakukan optimalisasi penerimaan negara. Sebagai negara yang juga memiliki sumber minyak, Indonesia memang bisa memanfaatkan potensi kenaikan penerimaan negara dari sektor migas (jika harga naik) untuk menutup sebagian beban subsidi. Namun, di luar itu yang penting sebetulnya ialah bagaimana mendongkrak penerimaan pajak dari masyarakat.

Perang di Timur Tengah ialah pengingat betapa terhubungnya dunia hari ini. APBN kita memang sedang diuji. Kekuatannya terletak pada adaptasi dan kebijakan yang responsif. Kunci utamanya ialah menjaga stabilitas ekonomi domestik agar gejolak dari luar tidak menghancurkan fondasi ekonomi dari dalam. Tanpa didukung fondasi yang kuat, jangan harap Indonesia mampu keluar dari ancaman krisis.