Masa Depan Arab

AGRESI AS-Israel terhadap Iran sejak 28 Februari membawa bangsa Arab ke simpang jalan. Iran menjadikan pangkalan militer AS di monarki-monarki Arab yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) –terdiri dari Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Kuwait– plus Irak dan Yordania sebagai target serangan. Belakangan, merespons serangan AS-Israel ke infrastruktur sipil Iran, seperti sekolah, rumah sakit, depot minyak di Teheran, dan bank, Iran membalas dengan menyerang kilang-kilang minyak GCC.

Di pihak lain, AS sebagai pelindung keamanan mereka, tak mampu berbuat apa-apa. Memang selama empat hari pertama perang, di luar dugaan, seluruh aset militer AS yang canggih dan mahal hancur diterjang drone dan rudal Iran. Sementara AS lebih memprioritaskan agenda Israel di bawah PM Benjamin Netanyahu. Terlebih, GCC telah berusaha melobi Presiden AS Donald Trump agar tidak melancarkan perang terhadap Iran. Trump tidak menggubris. Lobi Netanyahu yang didukung miliarder zionis di AS lebih didahulukan.

Kendati demikian, GCC tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh AS dan Israel. Maka, pada 11 Maret, kita menyaksikan DK PBB mengeluarkan resolusi yang disponsori GCC yang mengecam Iran dan menyerukannya berhenti menyerang anggota GCC dan Yordania tanpa menyebut AS-Israel sebagai pemantik perang. Karena itu, Tiongkok dan Rusia, sahabat Iran yang juga anggota tetap DK PBB, memilih tidak ikut voting. Tampaknya resolusi ‘pro-AS-Israel’ ini hasil desakan Washington dan Tel Aviv untuk mendapatkan legitimasi moral regional dalam menekan Iran, sekaligus mengeluarkan mereka dari isolasi.

Baca juga : Pulau Kharg Jadi Target, Dunia Waspadai Krisis Minyak

 

GCC KORBAN PERANG

Sebelum AS dan Israel membombardir Iran, Qatar dan Oman melobi Trump untuk menyelesaikan isu Iran melalui jalan diplomatik. Tapi setelah anggota senat zionis garis keras, Lindsey Graham, menemui penguasa de facto Pangeran Mohammad bin Salman di Riyadh pada akhir Januari, Saudi memberi lampu hijau untuk memerangi Iran. Agresi Israel terjadi di tengah kemajuan substansial dalam perundingan Iran-AS di Jenewa. Iran menawarkan konsesi signifikan, tapi menolak tunutan Trump agar program nuklirnya dihentikan total, program rudalnya dibatasi, dan membubarkan ‘poros perlawanan’.

Baca juga : Senator AS Desak Trump Akhiri Perang untuk Cegah Bencana

Intervensi Iran dalam masalah domestik negara Arab --yaitu pembentukan proksi di Irak, Libanon, Palestina, dan Yaman-- menjadi concern GCC. Walakin, kendati menyesali serangan AS-Israel, tidak ada satu pun negara Arab yang mengecamnya. Juga tak ada yang mengirim belasungkawa terhadap kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Terlebih, GCC membiarkan AS mengoperasikan pangkalan militernya di Teluk dan pesawat tempur AS-Israel bebas melintasi langit mereka. Karena kekuatan militer AS-Israel tak sebanding dengan Iran, Teheran memilih perang asimetris.

Selain Israel, Yordania, dan Irak, serangan Iran ke GCC bukan hanya bertujuan menghentikan produksi minyak Arab, tapi juga sektor perdagangan, bisnis, dan pariwisata mereka. Setelah resolusi DK PBB, Iran menutup Selat Hormuz, rute sempit yang dilalui tanker-tanker internasional untuk mengangkut 20% kebutuhan energi dunia. AS mengeskalasi krisis dengan memombardir instalasi militer Iran di Pulau Kharg di perairan Teluk disertai ancaman akan juga menghancurkan infrastruktur ekspor 90% minyak Iran di pulau itu bila Iran tak membuka Selat Hormuz. Dus, Kharg adalah urat nadi ekonomi Iran.

Bukannya ciut, Iran bahkan mengancam akan menyerang semua target terkait AS di kawasan, termasuk personel militer AS yang bersembunyi di UEA. Dus, eskalasi tidak hanya memperburuk krisis politik dan ekonomi regional, tapi juga dunia. AS mengajak sekutu Barat membuka paksa Selat Hormuz. Akan tetapi, Prancis, Italia, Turki, India, dan Tiongkok lebih memilih mendekati Iran untuk membolehkan tanker melewati Hormuz.

Sikap negara-negara ini menunjukkan mereka telah kehilangan kepercayaan kepada AS yang agresinya melanggar tatanan internasional. Terlebih, prospek keberhasilan membuka Selat Hormuz secara militer sangat kecil. Sebaliknya, eskalasi kian meningkat.

Houthi di Yaman tinggal tunggu perintah Teheran untuk meluncurkan rudal ke kapal-kapal kargo yang melintasi Laut Merah. Ini akan membuat destabilisasi di Mesir kian parah karena harga minyak dunia melejit dan pendapatannya dari pariwisata dan Terusan Suez mengering. Ketidakjelasan mengenai tujuan perang AS –tampaknya hanya melayani ambisi Israel memecah-belah dan melengserkan rezim Iran– serta ketidakpastian kapan perang akan berakhir menyebabkan krisis global.

Dalam situasi ini, pada 13 Maret AS mengirim 2.500 marinir, memindahkan aset militernya dari Asia dan Eropa ke Timteng. Ini indikasi Trump ngotot menaklukkan Iran dengan otot.

 

POINT OF NO RETURN

Determinasi Iran melawan AS-Israel tidak akan berhenti sepanjang AS menolak tuntutan Teheran sebagai syarat penghentian perang. Yaitu, berjanji hitam di atas putih bahwa ini perang terakhir keduanya, Iran bebas melanjutkan program nuklirnya, dan ganti rugi. Sikap ini dibentuk oleh pengalaman buruk berhubungan dengan AS sejak Republik Islam Iran berdiri pada 1979.

Pada 2015, Iran dan lima penguasa dunia plus Jerman, mencapai kesepakatan masalah nuklir Iran (JCPOA), hanya untuk ditinggalkan Trump 3 tahun kemudian disertai tekanan maksimum. Ketika melawat ke Timteng pada Mei 2025, Trump menyatakan perundingan mengalami kemajuan signifikan.

Namun, pada Juni, Israel menyabotase perundingan yang sudah memasuki putaran kelima, dengan menyerang Iran. AS ikut serta mengebom situs-situs nuklir Iran. Perang 12 hari itu menewaskan 1.100 warga Iran, termasuk sejumlah petinggi militer dan pakar nuklir Iran.

Demonstrasi besar di Iran pada akhir 2025 --dipicu inflasi tinggi dan rontoknya nilai mata uang Iran—yang diorkestrasi Trump dan Netanyahu dilihat sebagai kesempatan emas untuk penggantian rezim. Tapi harapan itu sia-sia setelah aparat Iran berhasil mengatasinya dengan mengorbankan ribuan demonstran.

Negosiasi Iran-AS diluncurkan kembali di Jenewa. Kali ini, Trump --atas bujukan Netanyahu– meningkatkan tuntutan: program nuklir Iran harus dihentikan total, program rudal dibatasi, dan menarik diri dari poros perlawanan. Konsesi Iran tidak hanya mengurangi stok dan kadar pengayaan uranium, tapi juga membuka akses sektor energi Iran bagi perusahaan minyak AS dan kesediaan Iran membeli pesawat komersial AS.

Mediator Oman menganggap konsesi Iran cukup substansial. AS-Iran sepakat akan melanjutkan perundingan. Dua hari sebelum rencana itu terselenggara, AS-Israel membombardir Iran. Serangan yang juga menyasar Khamenei bukannya menciptakan pergantian rezim, melainkan memperkuat dukungan rakyat Iran terhadap pemerintahannya.

Leverage lain yang dimiliki Iran ialah kemampuannya menutup Selat Hormuz secara total serta dukungan Tiongkok dan Rusia. Sementara GCC menahan diri untuk tidak terseret dalam perang Trump-Netanyahu ini.

Di luar itu, bila GCC ikut memerangi Iran akan dilihat publik Arab sebagai kolaborator AS dan Israel yang terlibat genosida di Gaza. Dengan cepat krisis regional bertransformasi menjadi krisis global yang mengancam perdamaian dunia.

Badan Energi Internasional (IEA), yang memiliki cadangan minyak sebesar 400 juta barel yang direncanakan bakal dilemparkan ke pasar global, diprediksi tak akan mampu menjaga stabilitas harga minyak dunia. Rakyat AS harus ikut memikul biaya untuk perang yang tidak mereka kehendaki. AS harus menghadapi inflasi yang, bila perang berkepanjangan, akan berubah menjadi deflasi global. Perang yang dipaksakan atas Iran –tanpa legitimasi dari Kongres sebagai otoritas pendeklarasian perang-- telah menimbulkan perdebatan panas di Kongres. Dukungan rakyat AS atas perang pun hanya 20%.

Bersama 10 organisasi HAM PBB, 250 organisasi masyarakat sipil di AS menganggap pemerintahan Trump melancarkan perang ilegal dan melanggar hukum internasional. Dus, Trump dalam kesulitan, juga Partai Republik, terkait pemilu sela pada November mendatang. Perang melawan Iran ini tidak mempertimbangkan variabel seperti kemampuan dan strategi perang Iran, durasi perang, peran Selat Hormuz, penentangan global, dan ramifikasi perang. Perang yang ceroboh ini menyebabkan reputasi AS sebagai adidaya militer global dan pelindung negara klien runtuh seketika.

Trump menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk memediasi penghentian perang. Iran menolak kecuali tiga syarat di atas dipenuhi. Tentu saja tuntutan ini sulit dipenuhi Trump karena sama artinya AS mengakui kekalahan. Walakin, Iran tidak dalam posisi untuk berkompromi. Gencatan senjata tanpa diikuti penyelesaian komprehensif hanya akan menormalkan pelanggaran tatanan internasional berbasis hukum tanpa akuntabilitas. Terlebih, jeda perang tetap meninggalkan peluang untuk pecah kembali pada waktu mendatang.

Toh, AS-Israel sejak dulu hendak meruntuhkan rezim Iran, satu-satunya negara independen di kawasan yang menantang supremasi militer Israel dan hegemoni AS. Dus, Teheran dalam posisi point of no return. Dipilihnya Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan almarhum ayahnya, menegaskan determinasi Iran untuk all-out war.

Ayatullah Mujtaba Khamenei adalah sosok keras dan dekat dengan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Perang opsional ini adalah agenda Netanyahu untuk mewujudkan Israel Raya biblikal, yang teritorinya meliputi Mesir, Yordania, Suriah, dan Libanon. Ambisi yang tak realistis ini membutakan Israel dari kekuatan-kekuatan nonmiliter Iran. Maka, kini supremasi militer Israel diuji. Gagal mencapai kemenangan di Gaza dan Libanon, kini Israel harus merasakan kehancuran signifikan di Tel Aviv, Haifa, Negev, dan banyak kota lain.

Pertahanan udara berlapis Israel tak mampu merontokan semua drone dan rudal Iran. Sepanjang sejarah perang AS dan Israel, belum pernah mereka menghadapi kehancuran seperti sekarang dengan pengecualian serangan Jepang terhadap Pearl Harbour AS di Hawai yang mengawali Perang Pasifik. Bila perang melawan Iran berlanjut, AS-Israel akan menghadapi bahaya yang lebih besar.

 

DINAMIKA DUNIA ARAB

Setelah Iran berhasil mendominasi Teluk, baru GCC menyadari bahwa AS tak bisa diandalkan untuk melindungi mereka. Padahal, triliunan dollar AS ditanamkan mereka di AS sebagai harga yang harus dibayar untuk keamanan mereka. Kerja sama militer mereka dengan AS justru menjadi bumerang.

Mesir, tulang punggung militer Arab, ternyata juga menjadi bebek lumpuh karena rezim di sana tak populer dan sangat bergantung pada bantuan AS sebagaimana Yordania, Suriah, dan Libanon. Dengan menampung aset militer AS bersama ribuan personelnya, GCC justru mengekspos dirinya menjadi mangsa Iran. Iran tentu saja akan mengalami kehancuran juga, tapi rezim mullah menganggap ini ongkos yang layak dibayar demi martabat, independensi, dan survival-nya. Yang akan merana ialah negara Arab secara keseluruhan.

Harus diingat bahwa GCC adalah powerhouse Arab. Dari Teluk mengalir dana besar ke Mesir, Suriah, Libanon, Tunisia, Sudan, dan Somalia. Dus, kehancuran GCC akan melemahkan bangsa Arab. Andaikan AS dan Israel memenangi perang, butuh puluhan tahun bagi bangsa Arab untuk pulih di tengah mendalamnya pengaruh AS dan Israel atas mereka. Israel akan muncul sebagai hegemon utama dan isu Palestina hilang untuk selamanya.

Gempuran habis-habisan Israel terhadap Libanon, aneksasi teritori Suriah, ethnic cleansing di Tepi Barat, dan genosida di Gaza merupakan manifestasi upaya pendirian Israel Raya. Yang menakutkan, publik Arab yang terhina akan memberontak terhadap penguasa mereka.

Adanya gap yang lebar antara kebijakan rezim dan aspirasi publik menimbulkan urgensi untuk reformasi menyeluruh. Kalaupun Iran menang perang, bangsa Arab yang terpuruk tetap mengalami destabilisasi.

Walakin, realitas baru yang tercipta memberi kesempatan kepada bangsa Arab untuk mengevaluasi diri. Apa yang salah pada bangsa pemilik energi terbesar di dunia, lokasi strategis, dengan populasi 500 juta jiwa, tak mampu melawan agenda negara lain?