LPOI Desak Hentikan Perang dan Dukung Presiden Prabowo Memainkan Peran Diplomasi Internasional

DUNIA berada pada titik kritis sejarah. Eskalasi konflik bersenjata, agresi lintas batas, polarisasi geopolitik, serta krisis kemanusiaan yang meluas telah menggerus fondasi tatanan internasional yang dibangun atas dasar hukum, keadilan, dan martabat manusia. 

Dalam momentum genting ini, sikap ambigu bukanlah pilihan. Diam bukanlah netralitas. Ketidakadilan yang dibiarkan adalah bentuk persetujuan terselubung. Dunia membutuhkan ketegasan moral, keberanian diplomatik, dan kepemimpinan yang tidak tunduk pada tekanan kekuatan mana pun.

Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) sebagai Asosiasi Ormas Islam Indonesia memandang bahwa Konflik bersenjata modern tidak hanya berdampak terbatas pada wilayah perang. Perang akan memicu krisis pangan, disrupsi energi, gelombang pengungsi, kemiskinan ekstrem, pelanggaran hak asasi manusia, serta instabilitas ekonomi global. Korban terbesar selalu adalah warga sipil, perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan, yang kehilangan hak paling mendasar: hak untuk hidup dalam damai dan bermartabat.

Baca juga : TNI Harus Jadi Benteng Kedaulatan

“Bangsa Indonesia berdiri di atas amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar, bahwa: 'penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan',” kata Ketua Umum LPOI, KH Said Aqil Siroj, dalam keterangannya, Selasa (3/3).

Mantan ketua umum PBNU itu mengatakan bahwa sebagai negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia memiliki legitimasi historis, kredibilitas moral, dan posisi strategis untuk memainkan peran kepemimpinan global dalam membangun jembatan dialog di tengah polarisasi dunia. Indonesia tidak hanya berkewajiban menjadi pengamat, tetapi juga pelaku aktif dalam menciptakan solusi yang adil dan berimbang.

“Perdamaian abadi bukanlah sekadar absennya perang, melainkan hadirnya keadilan. Perdamaian sejati lahir ketika hak-hak dasar manusia dihormati, ketika bangsa-bangsa bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa intimidasi, dan ketika hukum internasional ditegakkan tanpa standar ganda,” tambahnya.

Baca juga : Prabowo Dapat Sambutan WNI di AS: We love You, Pak!

Ketua Umum LPOI, Said Aqil Siroj mengeluarkan pernyataan pers LPOI menyikapi situasi perang saat ini. 

''Kami Asosiasi Muslim Indonesia menyerukan kepada seluruh komunitas global: Hentikan perang. Akhiri Penjajahan. Tolak kolonialisme dalam segala wajahnya, baik militer, ekonomi, maupun struktural. LPOI dengan tegas mendukung inisiasi Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah-langkah konkret dan strategis dalam diplomasi Internasional yang berorientasi pada perdamaian berkeadilan.
Di tengah dinamika global yang sarat tekanan dan kepentingan, Indonesia harus mampu berdiri tegak, tidak boleh tunduk pada kekuatan mana pun, tidak terseret dalam rivalitas blok, dan tidak mengorbankan prinsip demi kompromi pragmatis,'' tegas Kyai Said.

Berikut lima poin pernyataan LPOI.
1. Indonesia Harus mampu Memimpin Diplomasi Perdamaian yang Proaktif dan Berani, dengan menginisiasi dialog tingkat tinggi, mendorong gencatan senjata permanen, memperjuangkan koridor kemanusiaan tanpa hambatan, serta menjadi mediator yang kredibel dalam penyelesaian konflik internasional.

2. Indonesia Harus Menolak Tunduk pada Tekanan atau Dominasi Kekuatan Mana Pun, dengan menegaskan kedaulatan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, tanpa intervensi, tanpa subordinasi, dan tanpa keberpihakan pada blok kekuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. oleh karena nya memohon dengan hormat untuk meninjau kembali keikutsertaaan dalam keanggotaan BOP (Board of Peace) demi dan untuk kedaulatan NKRI serta kepentingan kedamaian abadi  

3. Menegakkan Supremasi Hukum Internasional Tanpa Standar Ganda, dengan mendorong akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, serta menolak praktik impunitas yang dilegitimasi oleh kepentingan geopolitik.

4. Memperkuat Keamanan Nasional secara Terintegrasi, dengan menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan pertahanan, ketahanan ekonomi, keamanan siber, serta diplomasi pertahanan yang strategis dan terukur.

5. Mengonsolidasikan Solidaritas Global Selatan, dengan memperkuat kolaborasi dengan negara-negara berkembang guna menciptakan arsitektur global yang lebih demokratis, inklusif, dan setara. Perdamaian dunia tidak dapat dipisahkan dari ketahanan nasional. Oleh karenanya Indonesia harus kuat di dalam agar berwibawa di luar. Stabilitas politik, kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta persatuan nasional merupakan fondasi utama bagi kepemimpinan global yang efektif.

''Menjaga keamanan nasional bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memastikan bahwa Indonesia berdiri tegak, mandiri, berdaulat, dan dihormati, dalam setiap forum internasional. Melalui Pernyataan Pers ini Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia, akademisi, tokoh agama, masyarakat sipil, dunia usaha, generasi muda, dan diaspora, untuk memperkuat persatuan nasional dalam mendukung langkah-langkah diplomasi yang tegas, independen, dan bermartabat,'' tutup Kyai Said. (H-1)