Demokrasi Merosot di tengah Kecamuk Perang dan Polarisasi Politik

Sebuah studi yang diungkap Economist Intelligence Unit (EIU) pada Kamis (15/2) menyebutkan standar demokrasi di seluruh dunia menurun pada 2023 di tengah meluasnya konflik, tindakan keras rezim-rezim otoriter, dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap partai politik arus utama.

Meskipun jumlah negara yang dikategorikan sebagai negara demokrasi meningkat dua kali lipat pada tahun lalu, skor indeks rata-rata global turun menjadi 5,23 pada tahun 2023 dari 5,29 pada tahun sebelumnya. Ini merupakan level terendah sejak studi pertama mengenai hal ini dipublikasikan pada 2006 lalu.

“Dunia telah memasuki era konflik, dan kontur perang besar di masa depan sudah terlihat,” kata penelitian bertajuk “Age of Conflict” tersebut.

Baca juga : Jokowi Ingatkan Dampak Perang di Luar terhadap Indonesia

“Perang saat ini terkonsentrasi di negara-negara di mana demokrasi tidak ada atau berada dalam kesulitan.”

Eropa Barat adalah satu-satunya kawasan yang mengalami peningkatan skor, mengungguli Amerika Utara. Studi tersebut mengatakan ini adalah pertama kalinya Amerika Utara tidak menempati peringkat wilayah dengan skor tertinggi di dunia.

Joan Hoey, editor laporan tersebut, mengatakan bahwa kerugian tidak hanya dialami oleh negara-negara yang berperang (Azerbaijan dan Rusia), namun juga bagi negara-negara yang dilanda perang (Armenia dan Ukraina).

Baca juga : Doa Paus untuk Ukraina, Israel-Palestina hingga Rohingya

“Namun, meningkatnya ketahanan dan konsolidasi demokrasi di negara-negara anggota UE di Eropa Tengah, serta di negara-negara Balkan dan Baltik, memastikan bahwa skor regional secara keseluruhan tidak turun secara signifikan,” tambah Hoey.

“Narasi demokrasi di Eropa Timur dan Asia Tengah dapat disimpulkan stagnan.”

Studi yang dilakukan kelompok analisis yang bermarkas di London ini menunjuk pada meningkatnya sentimen anti-imigrasi di banyak negara. Mereka mengatakan bahwa lanskap politik di Amerika dan Eropa menjadi semakin terpolarisasi.

Baca juga : Menlu Rusia Sebut Negaranya Ingin segera Akhiri Perang di Ukraina

“Tiga tahun setelah pandemi Covid-19, yang menyebabkan kemunduran kebebasan di seluruh dunia, hasil pada tahun 2023 menunjukkan berlanjutnya kelesuan demokrasi dan kurangnya momentum ke depan.”

“Semakin banyak negara yang mengalami penurunan tingkat kepercayaan terhadap partai politik dan pemimpin arus utama, dan menyerah pada perang budaya yang telah lama menjadi ciri khas AS,” kata studi tersebut.

“Eropa Barat juga dilanda rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah,” kata studi tersebut.

Baca juga : Zelensky Kunjungi Kota Garis Depan Bakhmut

Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara akan mengadakan pemilihan umum untuk Parlemen Eropa akhir tahun ini dan jajak pendapat menunjukkan kelompok sayap kanan bisa menjadi kelompok terbesar ketiga di badan legislatif.

Laporan tersebut mengatakan bahwa perjuangan Ukraina untuk mengusir invasi Rusia yang telah berlangsung selama dua tahun telah berdampak buruk pada institusi dan praktik demokrasinya, sementara Rusia terus mengalami kemunduran menuju kediktatoran.

“Hanya 7,8% populasi global yang hidup dalam “demokrasi penuh”, dan lebih dari sepertiganya hidup di bawah pemerintahan otoriter,” kata laporan tersebut.

Baca juga : Turki Lanjutkan Pembicaraan dengan Rusia dan Ukraina untuk Akhiri Perang

Jumlah negara demokrasi bertambah dua pada tahun 2023, yakni Paraguay dan Papua Nugini yang ditingkatkan dari “rezim hibrida” menjadi “demokrasi yang cacat”.

Yunani menjadi "demokrasi penuh", sementara Pakistan diturunkan statusnya menjadi "rezim otoriter". Amerika Serikat masih merupakan negara dengan “demokrasi yang cacat”.

Tiga tempat teratas dalam indeks ditempati oleh Norwegia, Selandia Baru, dan Islandia, sedangkan tiga negara terakhir adalah Korea Utara, Myanmar, dan Afghanistan. (AFP/M-3)

Baca juga : Rudal yang Tewaskan 2 Rakyat Polandia Diluncurkan Ukraina

​