Mengapa Indonesia Mendukung Inisiatif Trump Saat Sekutu Barat Memilih Menolak?

PRESIDEN Donald Trump didampingi oleh hanya sejumlah kecil pemimpin dunia, Kamis (22/1), saat ia menandatangani piagam ‘Dewan Perdamaian’-nya, sebuah badan baru yang ia sebut sebagai bagian dari solusi untuk serangkaian konflik global.

Sekutu-sekutu utama Barat memilih untuk tidak hadir dalam upacara tersebut di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swis. Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa badan tersebut, yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Trump, dapat menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Trump pertama kali mengusulkan Dewan Perdamaian sebagai entitas yang akan mengawasi fase selanjutnya dari rencana perdamaiannya untuk Jalur Gaza, tetapi kemudian berubah menjadi sesuatu dengan ruang lingkup yang jauh lebih luas.

Baca juga : Prabowo Subianto Apresiasi Amerika Serikat Maksimal Bantu ASEAN

Kepala Desk Politik GREAT Institute, Hanief Adrian, menyebut sikap negara-negara Eropa dan Tiongkok yang menolak bergabung menunjukkan komunitas internasional masih belum percaya sepenuhnya pada proposal Trump itu.

“(Mereka yang menolak masih belum yakin sepenuhnya bahwa) Dewan Perdamaian memang bertujuan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dalam kerangka solusi dua negara (two state solution) dengan batas wilayah pra-Perang Enam Hari 1967,” ujar Hanief.

Sejuh ini, baru segelintir negara yang telah menandatangani piagam Dewan Perdamaian, termasuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan WEF secara langsung menandatangani kesepakatan tersebut.

Baca juga : Prabowo Dinilai Semakin Berperan dalam Perdamaian Dunia

Menurut Hanief, langkah tersebut dapat diapresiasi dalam kerangka langkah tegas Prabowo dalam mewujudkan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pendudukan militer Israel di Gaza serta operasi di Tepi Barat adalah salah satu bentuk penjajahan yang nyata.

"Jika Presiden Prabowo mampu memainkan peranan yang strategis dan memihak hak bangsa Palestina untuk merdeka, tentu nama kita sebagai bangsa akan harum dan Prabowo akan menjadi salah satu pemimpin dunia yang dikenang berkomitmen mewujudkan perdamaian," ujar Hanief dalam keterangannya, Sabtu (23/1).

Namun Hanief menyarankan kepada Presiden untuk mengambil langkah hati-hati, serta menyusun strategi dan taktik perundingan yang lebih mengutamakan hak bangsa Palestina. Apalagi Dewan Perdamaian Gaza adalah inisiatif Presiden Trump yang dikenal dekat dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu.

"Trump adalah inisiator perdamaian ini, dan menantunya Jared Kushner adalah arsitek rekonstruksi Gaza. Kushner adalah jalur lobi Trump dengan Netanyahu yang kerap kali melanggar perjanjian gencatan senjata dengan penduduk Gaza," tegas Hanief.

Pembentukan dewan tersebut bertepatan dengan peluncuran fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza, yang menghentikan perang Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 71.000 orang dalam dua tahun.

Dewan tersebut, yang diketuai oleh Trump, awalnya dirancang untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, tetapi piagamnya memperluas mandatnya ke pembangunan perdamaian di semua wilayah yang terkena dampak atau berisiko konflik.

FAKTA SINGKAT – Siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari Dewan Perdamaian Trump

Dewan Perdamaian adalah bagian dari rencana 20 poin yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump dan kemudian diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada November 2025.

Berikut adalah rincian yang disusun oleh Anadolu tentang negara-negara yang telah menerima undangan Trump, negara-negara yang masih mempertimbangkannya, dan negara-negara yang telah menolak:

Negara-negara yang telah menerima undangan

- Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan UEA telah mendaftar, dengan perwakilan mereka menghadiri upacara di Davos.

- Maroko telah menerima undangan dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Nasser Bourita pada acara peluncuran.

- Bahrain telah mendaftar dan diwakili di Davos oleh Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa, menteri istana perdana menteri.

- Argentina telah menerima undangan, dengan Presiden Javier Milei menghadiri upacara tersebut.

- Azerbaijan dan Armenia telah bergabung dan diwakili oleh Presiden Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Nikol Pashinyan, masing-masing, pada peluncuran di Davos.

- Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah menerima undangan untuk berpartisipasi.

- Kazakhstan telah setuju untuk bergabung, dan Presiden Kassym-Jomart Tokayev menghadiri acara di Davos.

- Kosovo telah mendaftar, dengan Presiden Vjosa Osmani hadir pada upacara tersebut.

- Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, menerima undangan atas nama negaranya.

- Perdana Menteri Albania, Edi Rama, juga telah menerima undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut.

- Bulgaria, Paraguay, Uzbekistan, dan Mongolia juga setuju untuk bergabung dengan dewan tersebut, dengan para pemimpin dan perwakilan dari masing-masing negara ikut serta dalam acara penandatanganan.

Yang sedang meninjau undangan

Beberapa negara telah mengkonfirmasi menerima undangan tetapi belum mengumumkan keputusan akhir:

- Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis lalu mengatakan Moskow ‘siap’ untuk mengalokasikan Us$1 miliar untuk Dewan Perdamaian Trump, menambahkan bahwa ia akan membahas penggunaan aset Rusia yang dibekukan selama pertemuan dengan utusan AS di Moskow pada hari itu juga.

- Tiongkok mengonfirmasi penerimaan undangan tanpa menyatakan apakah akan berpartisipasi.

- Jerman mengakui ada undangan dan mengatakan sedang dipertimbangkan.

- India dan Brasil mengatakan keputusan akan diambil setelah konsultasi internal.

- Vatikan mengonfirmasi bahwa Paus Leo XIV menerima undangan.

- Kanada mengambil pendekatan hati-hati, dengan Perdana Menteri Mark Carney belum mengumumkan keputusan akhir tentang bergabung. Kemudian, Trump mengatakan bahwa ia menarik undangan bagi Kanada untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.

- Irlandia mengatakan akan mempertimbangkan proposal tersebut dengan saksama.

- Rumania, Finlandia, Yunani, Siprus, Jepang, Austria, Australia, Belanda, Tailan, Korea Selatan, Singapura, dan Selandia Baru telah diundang tetapi belum mengumumkan posisi akhir mereka.

Negara-negara yang menolak

Beberapa negara Eropa telah menolak partisipasi, dengan alasan kekhawatiran hukum dan kelembagaan:

- Inggris mengatakan belum akan bergabung karena kekhawatiran tentang kemungkinan partisipasi Rusia.

- Prancis mengatakan tidak bermaksud untuk bergabung "pada tahap ini," memperingatkan bahwa dewan tersebut dapat diberikan kekuasaan yang dapat melemahkan mekanisme PBB yang ada.

- Norwegia dan Swedia mengumumkan penolakan serupa, dengan alasan inisiatif tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan kerangka kerja multilateral yang telah ditetapkan.

- Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan negaranya membutuhkan lebih banyak waktu untuk memutuskan bergabung, dengan alasan masalah konstitusional.

- Perdana Menteri Slovenia Robert Golob mengatakan negaranya tidak akan bergabung dengan dewan tersebut untuk saat ini, dengan alasan kekhawatiran bahwa mandat luas inisiatif tersebut dapat merusak sistem internasional yang berlandaskan PBB. (B-3)