Berita Terbaru Demokrasi Hari Ini

Revisi UU Pemilu & Pilkada Dibahas Terpisah, Perludem: Kemunduran Demokrasi

Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.

Pilkada via DPRD Dinilai Langkah Mundur Demokrasi dan Berisiko bagi Konstitusi

Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.

Tanggapan Jusuf Kalla, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo tentang Kemunduran Demokrasi

MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi

Ini Rekomendasi PDIP untuk Pemerintah dari Hasil Rakernas I

Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.

Pilkada tak Langsung, Kepala Daerah Terbaik Terancam Hilang Jika Ditentukan Elite

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.

Sikap PB KOPRI: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Usulan Mekanisme Pilkada

Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.

Pilkada tak Langsung Dipilih DPRD Melemahkan Legitimasi dari Rakyat

PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada tak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai mencerminkan mundurnya demokrasi dan merampas hak rakyat. 

IPP Unika Atma Jaya Soroti Akuntabilitas Demokrasi Presidensial dalam Refleksi Kepemimpinan Trump

Kemunduran demokrasi kerap bermula dari melemahnya kepemimpinan politik dan institusi, bukan dari masyarakat.

Sistem Mufakat Dinilai Asumsi Prematur Para Elite

Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.

Survei LSI Denny JA: 66,1% Publik Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu

Habis Kritik Terbitlah Teror, Siapa yang Bermain?

Pihak dari pemerintah atau yang merasa diri bagian dan penguasa? Itulah yang harus diungkap oleh jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Mampukah mereka?

Indonesia Disebut Memasuki Era Kedaruratan Hukum, Ini Alasannya

Wajah hukum pidana baru ini dinilai masih mempertahankan pasal-pasal anti-demokrasi yang berisiko menggerus prinsip negara hukum

Keadilan Hukum di Persimpangan Demokrasi

Jika keadilan sosial terus tertunda, yang dipertaruhkan bukan hanya wibawa hukum, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia.

Teror Bom Molotov ke Rumah Influencer DJ Donny, YLBHI Sebut Ciri Kemunduran Demokrasi

masyarakat sipil menilai pelemparan bom molotov ke rumah influencer DJ Donny, sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat dan kemunduran demokrasi

Pemerintah Kaji Sistem Pilkada yang Lebih Efektif, tak hanya Lewat DPRD

Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.

Polri Diminta Usut Tuntas Dalang Teror Pegiat Media Sosial

Tujuh konten kreator dan aktivis yang vokal mengkritik penanganan bencana di Sumatra oleh pemerintah menerima teror.

Pilkada Lewat DPRD tak Jamin Biaya Politik Turun dan Hanya Pindahkan Lokasi Transaksi

Anggota DPRD yang memiliki hak suara, maka sasaran transaksi politik akan beralih ke ruang-ruang tertutup di parlemen.

Respons Mensesneg Soal Pilkada Lewat DPRD

Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.

Perpol 10/2025 Dinilai Berbahaya untuk Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Subarsono menilai rangkap jabatan polisi di institusi sipil dapat melemahkan kontrol sipil terhadap aparatur negara dan menjadi langkah mundur dari agenda reformasi pasca-1998.

Pilkada Mahal, Demokrasi Tergerus AI

Didik menilai persoalan pilkada tidak berhenti pada soal efisiensi. Ia menekankan, dalam dua dekade terakhir, pemilihan langsung justru dibajak oleh kekuatan teknologi.

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia