Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
Selain itu, Pigai menyoroti terkait dengan adanya aktivitas sejumlah ormas yang dinilai meresahkan masyarakat dan menghambat proses investasi di berbagai daerah.
PENGAMAT politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Presiden ke-7 Joko Widodo yang menanggapi tudingan ijazah palsu dengan menempuh jalur hukum.
TNI akan terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif
Uji materi di tengah penolakan pembahasan revisi UU TNI justru sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi.
PADA mulanya banyak orang, termasuk para pakar, berpendapat media sosial atau media digital meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam pada Senin malam (8/4) ini, menurutnya, menunjukkan adanya kesepakatan atau "deal" politik yang signifikan.
Demokrasi tanpa teokrasi bisa menjadi demokrasi tanpa nilai.
Keterlibatan TNI di perguruan tinggi setelah revisi UU TNI disahkan, DPR mengingatkan salah satu fungsi demokrasi yakni kebebasan berekspresi dan kreatif serta kritis terhadap pemerintahan.
UU TNI memperluas kewenangan militer dalam jabatan sipil dan berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dalam demokrasi
Ahli Komunikasi pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Wisnu Martha Adiputra menjelaskan peristiwa teror ke kantor Tempo upaya pembungkaman pers. Padahal pers bagian dari demokrasi.
DI dalam tubuh demokrasi, bahasa kekuasaan seharusnya bekerja bukan sekadar untuk menyampaikan kebijakan, melainkan juga untuk membentuk kepercayaan.
GURU Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menyebut hanya segelintir anggota Komisi I DPR yang paham tentang filosofi lahirnya UU TNI.
pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini mengapresiasi ketegasan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai supremasi sipil ketika prajurit isi jabatan publik.
Pembahasan mengenai revisi UU TNI menekankan untuk menjamin supremasi sipil dalam kerangka negara demokrasi.
Prabowo sangat menghargai kebebasan sipil dan berdemokrasi. Hal itu kata Pigai, dibuktikan dengan tidak adanya penangkapan aktivis maupun wartawan media.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Memang variannya banyak, nanti kita diskusikan apakah mixed member proportional (MMP) dan mixed member majoritarian (MMM) atau paralel.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved