Pilkada Lewat DPRD tak Jamin Biaya Politik Turun dan Hanya Pindahkan Lokasi Transaksi

PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ia menilai tingginya biaya politik tidak bisa menjadi alasan atau pembenaran mengembalikan pilkada lewat DPRD.

Haykal menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya biaya politik sangat dipengaruhi oleh perilaku kandidat. Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, ia memprediksi biaya politik akan tetap tinggi, namun alirannya hanya akan terkonsentrasi pada segelintir elite tertentu.

"Mengembalikan sistem pilkada melalui DPRD tidak menjamin biaya politik akan rendah. Biaya politik tinggi itu dipengaruhi perilaku pemilih dan kandidat. Dengan perilaku saat ini, biaya politik tetap tinggi tapi hanya akan terkonsentrasi pada elite tertentu," ujar Haykal ketika dihubungi, Rabu (31/12).

Baca juga :  Respons Mensesneg Soal Pilkada Lewat DPRD

Haykal memperingatkan bahwa sistem pemilihan tidak langsung justru membuka celah lebar bagi praktik jual beli suara atau mahar politik di tingkat legislatif. Menurutnya, karena anggota DPRD yang memiliki hak suara, maka sasaran transaksi politik akan beralih ke ruang-ruang tertutup di parlemen.

"Proses kandidasi buying atau vote buying itu justru akan terjadi di DPRD karena mereka yang memiliki suara. Jadi, sistem ini sama sekali tidak menjawab persoalan biaya politik yang ada," katanya.

Lebih lanjut, Haykal memandang wacana ini sebagai bentuk regresi atau kemunduran demokrasi. Ia mengatakan pilkada lewat DPRD akan mencederai sistem pilkada langsung yang telah diupayakan dan dibangun selama dua dekade terakhir.

"Kita sudah meregresi demokrasi yang sudah kita jalankan dan kita upayakan selama 20 tahun terakhir. Itulah alasan mengapa kami sangat menolak wacana untuk mengembalikan pilkada menjadi melalui DPRD," pungkas Haykal. (Faj/P-3)