Koalisi Permanen Golkar untuk Prabowo Dikritik, Pengamat Sebut Berpotensi Lemahkan DPR

PENGAMAT Politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebut usulan Partai Golkar untuk mewujudkan koalisi permanen pendukung pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, khususnya dalam sistem presidensial multipartai. Koalisi permanen dianggap berisiko melemahkan fungsi pengawasan legislatif dan memusatkan kekuasaan pada eksekutif.

Jamiluddin mengatakan dalam negara demokrasi, koalisi bersifat cair dan berubah mengikuti hasil pemilu. Menurutnya, tidak ada negara dengan sistem presidensial yang menerapkan koalisi yang benar-benar permanen.

"Koalisi permanen pada prinsipnya tidak sesuai dengan demokrasi. Di sistem presidensial multipartai, partai-partai sering berganti mitra koalisi mengikuti kepentingan dan dinamika politik yang ada," ujar Jamiluddin melalui keterangannya, Selasa (17/2).

Baca juga : Mega Bertemu Prabowo setelah Pelantikan, Puan: Kata Siapa?

Jamiluddin memperingatkan bahwa ide koalisi permanen cenderung bertujuan memperkuat posisi eksekutif, bukan legislatif. Hal ini dikhawatirkan akan membuat DPR RI hanya menjadi lembaga yang melanggengkan seluruh keinginan pemerintah tanpa ada suara kritis.

Ia mencontohkan proses pengesahan RUU IKN dan RUU Cipta Kerja pada masa pemerintahan sebelumnya yang dinilai terlalu mulus di parlemen meski mendapat banyak catatan dari publik.

"Koalisi permanen berpotensi memunculkan otoritarianisme terselubung. Eksekutif akan dengan mudah meredam suara kritis dari legislatif, yudikatif, bahkan masyarakat. Ini jelas menumpulkan mekanisme checks and balances," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta tersebut.

Baca juga : Anggota DPR Intan Fauzi Dampingi Supian Suri di Pilkada Depok

Lebih lanjut, Jamiluddin menilai rendahnya atensi partai lain terhadap usulan Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji adalah hal yang logis. Perbedaan kepentingan dan ideologi antarpartai di Indonesia membuat koalisi permanen sulit diwujudkan secara praktis.

Ia mencontohkan posisi PDI Perjuangan yang sebelumnya memimpin koalisi di era Joko Widodo, kini berada di luar pemerintahan saat kepemimpinan beralih ke Partai Gerindra di bawah Prabowo Subianto.

"Golkar sebaiknya tak perlu ngotot mewujudkan koalisi permanen jika memang mencintai demokrasi. Sistem checks and balances tidak boleh dikebiri agar pemerintahan tetap berjalan sesuai konstitusi dan hak-hak rakyat terlindungi," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar menyatakan kesiapannya untuk membentuk koalisi permanen guna mengawal jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang pohon beringin ini bahkan membuka peluang agar kerja sama politik tersebut tidak hanya terbatas hingga akhir masa jabatan Presiden Prabowo pada 2029, melainkan berlanjut dalam jangka panjang.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji menegaskan bahwa gagasan koalisi permanen ini sangat krusial mengingat tantangan politik dan pengambilan kebijakan hingga tahun 2029 diprediksi tidak akan selalu berjalan mulus.

"Koalisi permanen itu penting karena sebagai rentetan waktu jalan politik mulai sekarang sampai 2029 dan seterusnya, itu pasti tidak mulus. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil yang kadang-kadang seperti sebuah dilema," ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Sarmuji menyoroti fenomena politik masa kini di mana pemerintah sering dihadapkan pada pilihan sulit antara kebijakan yang populer dengan kebijakan yang memang penting bagi negara. Dalam situasi dilematis tersebut, pemerintah dinilai membutuhkan dukungan politik yang stabil dan kukuh.

Ia memastikan bahwa Golkar akan menjadi mitra setia yang tidak hanya hadir saat kondisi menguntungkan, tetapi juga tetap berada dalam barisan pendukung saat situasi sulit.

"Perlu koalisi yang kuat. Tidak hanya semata-mata pada waktu suka, tetapi kadang-kadang dalam keadaan duka sekalipun. Golkar tidak akan pernah lari dari kesepakatan koalisi," katanya.

Terkait durasi kerja sama, Sarmuji memberikan sinyal bahwa koalisi pendukung Prabowo ini memiliki dimensi waktu yang fleksibel dan bisa menjangkau waktu yang lebih jauh setelah pemilu mendatang. Menurutnya, Golkar sangat terbuka untuk membicarakan klausul waktu tersebut secara lebih intensif dengan partai anggota koalisi lainnya.

"Koalisi permanen bisa kita bicarakan jangka waktunya. Apakah lima tahun penuh ini (sampai 2029), atau bisa juga berdimensi jangka panjang. Nah, itulah perlunya pembicaraan-pembicaraan intensif untuk membangun komunikasi," jelas Sarmuji. (Faj/P-3)