Demokrasi Tanpa Dusta

DEMOKRASI sedianya menjadi hal yang mampu menyehatkan dan menyegarkan konstruksi sosial kebangsaan serta kerakyatan. Filosof Muslim kenamaan Moh Iqbal, misalnya, telah lama menegaskan bahwa secara esensial, demokrasi tidak bisa dilepaskan dari spirit amanah Allah SWT dalam Alquran, wa amruhum syuro bainahum (QS. as-Syuro:38), dan fa’fu ‘anhum wastaghfirlahum wa syawirhum fi al-mri (QS. Ali Imran:159). Dari dua ayat ini terang sekali, Allah SWT sedari awal memberikan ruang eksploratif-komunikatif sedemikian edukatif dalam rangka kehidupan sosial berbangsa.

Salah satu ayat di atas turun sebagai tuntunan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar tetap berlaku baik, santun, lemah lembut, proporsional dan memaafkan perilaku kurang produktif di antara sahabat ketika Perang Uhud. Terlepas dari kekeliruan sebagian sahabat Nabi dalam Perang Uhud itu, Allah SWT hendak mengajarkan dalam kondisi krisis sekalipun, kualitas gagasan, pemikiran, dan sikap insaniyah maupun kehambaan mesti diprioritaskan. Karena menginginkan kesempurnaan terhadap manusia dalam pelbagai aspek, memang mustahil. Tidak perlu dipaksakan. Apalagi dalam konteks iman ada istilah yazdadu wa yanqusu.
Demokrasi yang baik adalah wujud monumental perkawinan (sakinah) atas ide, gagasan, konsep, kesepahaman sosial dari dan untuk masyarakat. Bukan sekadar letupan regulasi diskursus bernuansa political will atau political interest dari satu, dua, atau beberapa kelompok berkebangsaan. Demokrasi akan lebih prospektif lagi, meminjam sentuhan Gus Dur, bilamana dioptimalisasi sebagai artikulasi kolektif-produktif menyangkut pola (sistem) sosial dan kontekstualisasi nilai-nilai ukhuwah-basyariyah-wathaniyah dalam seluruh nadi kultur kenegaraan.  Sebab substansi demokrasi, diakui atau tidak, sejatinya merupakan salah satu solusi-humanistik menjernihkan problematika suatu negeri.

Beberapa Hikmah
Setidaknya ada beberapa hikmah berdemokrasi yang patut dicerna dan diinternalisasi. Pertama, demokrasi bisa menyuguhkan ruang cukup lebar bagi masyarakat untuk terlibat aktif memicu, memacu, memproduksi, dan mengembangkan tata kelola birokrasi kebangsaan. Spirit luhur demokrasi, bahwa ia berasal, tumbuh, dan melaju demi memompa dan mereaktualisasi kemaslahatan rakyat, adalah rumus (hidup) utama berkebangsaan dan berkemanusiaan yang mesti dilejitkan. Perilaku sosial setiap warga bangsa selalu dibasiskan dan dikembalikan untuk mewujudkan kebajikan komunal-universal bukan kepuasan personal-parsial. 
Kedua, demokrasi mematenkan hak sama setiap diri, baik di hadapan publik, di hadapan hukum, dan di hadapan negara pada umumnya. Tidak ada yang boleh menganggap superior dan inferior. Siapa pun yang menyadari dirinya adalah bagian dari elemen bangsa dan warga negara, dipastikan memiliki hak sosial setara, hak asasi yang sama.

Baca juga : IPK 2025 Turun, Pukat UGM Soroti Lemahnya Penegakan Hukum

Berdemokrasi tidak lagi saling unggul-mengunggulkan atau seketika rendah-merendahkan. Apalagi saling mendiskreditkan dan suka menjatuhkan. Semua elemen, dalam perspektif demokrasi, patut komitmen saling menjaga, memelihara, dan mengangkat muruah maupun martabat sosial bersama.
Ketiga, setiap warga bangsa, tidak dibenarkan suka manipulasi, mengeksploitasi, mendistorsi, dan mendustakan peran maupun fungsi sosial dalam alur-jalur kebangsaan dan kenegaraan. Seringan dan sekecil apapun peran yang dimiliki dan disuguhkan setiap diri, adalah energi untuk mengawal eksistensi konstitusi dan institusi kenegaraan. Sebab hikmah berdemokrasi, menirukan orientasi filosofis Mulla Shadra, bukan semata mengalirkan nilai-nilai saling menghargai secara arif dan bijaksana antarsesama. Akan tetapi yang lebih urgensi dan substantif, adalah keterbukaan dan kerelaan memperbaiki bagian-bagian praktis berkehidupan melalui konstruksi moralitas kolektif.

Keempat, lantaran spirit dan orientasi demokrasi adalah kesukarelaan hidup untuk terus menerus sehat, segar, dan nyaman berdampingan dalam pengelolaan potensi sekaligus aset-aset kebangsaan, seyogianya semua elemen sigap menghindarkan diri dari bumbu agitasi, apologi dan (ke)dusta(an) sosial berlebihan di hadapan publik. Dahulukan kejujuran dan ketulusan. Ciptakan budaya hidup publik obyektif, bukan membiasakan diri subyektif dan manipulatif. Wujudkan tatanan demokrasi politik edukatif, bukan demokrasi berbasis koalisi kepentingan parsialistik. Saling lempar statemen-sentimentalistik, bukan hal yang pradigmatik dan produktif.

Perlu Internalisasi
Demi menyehatkan sosio-kebangsaan, di samping empat hikmah di atas, agar demokrasi bertumbuh tanpa dusta, ada sejumlah semangat etik juga yang perlu diinternalisasi. Pertama, memoles demokrasi tanpa tendensi-politisasi. Relasi dan interaksi sosial, baik di kalangan elite parpol, ormas, menteri, anggota DPR, staf kepresidenan, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah atau kades, mesti didandani rasionalitas, proporsionalitas, kejujuran, keterbukaan, kesepahaman, dan tidak dilumuri keserakahan-eksploitatif. Alquran membahasakan dengan tawasau bi al-haqqi wa tawasau bi al-shabri, berintegrasi mengenai kebenaran dan berempati dalam kesabaran. Membuang jauh-jauh pressure apalagi intimidasi dalam bentuk apa pun.

Baca juga : Indeks Integritas Parpol: Keuangan Partai Masih Kurang Transparan, Pakar Usulkan Reformasi

Kedua, tradisikan berkoalisi di lingkaran parlemen, kementerian, atau pada wilayah lain atas nama kualitas pengetahuan dan amal kebajikan. Bukan cuma tarikan politik kepentingan, baik karena kehendak pribadi maupun paksaan kelompok jangka pendek maupun jangka panjang. Sebab hal yang ditransformasi berbasis pengetahuan akan lebih mendidik, menyehatkan, dan memberikan kemaslahatan universal. Ia akan mencahayai tahapan dan aktualisasi kultur berdemokrasi. Ia menyuguhkan terobosan ikonik dan terhindar dari hal-hal kontradiktif. Ia tidak akan paradoks, melainkan mampu menyiapkan musik demokratisasi dengan lembut dan menyejukkan.

Meminjam filosofi Mulla Shadra, seperti diutarakan Jalaluddin Rakhmat (1996), ia bisa mengalirkan hikmah praktis yang lebih prospektif, yakni al-hikmah al-‘amaliyyah al-mabniyyah li al-aqwal wa al-a’mal. Bukan sebatas diskursus dan silat teori untuk teori saja. Hikmah yang tidak hanya membatasi perspektif diri pada hal-hal partikular, juz’iyat, melainkan perlahan tetapi pasti mengantarkan siapa saja warga bangsa mampu menyelami dan mendekorasikan perilaku demokrasi universal yang kulliyat. Sehingga praktik demokrasinya tidak mudah terjebak arus dan gerusan kepentingan sempit, sesaat, apalagi utopis. Atau dalam istilah lain demokrasi yang materialistik.

Melalui semangat ini, perilaku demokrasi tidak boleh lagi dihiasi kebiasaan (ber)dusta, kebohongan, omon-omon, tipu-tipu atau dagelan politik-pragmatis-kapitalistik. Minimal selama menjalani Puasa Ramadan berupaya sungguh menyuguhkan terobosan etik berdemokrasi. Tidak manipulatif mengenai kebijakan, jangan eksploitatif menyikapi aspirasi rakyat, hindari ambigu penanganan problematika kebangsaan, jauhi kecenderungan tendensius memosisikan prestasi-prestasi kebangsaan sosok berkinerja baik. Dahulukan sportivitas, tunjukkan simpati atas pelbagai kreativitas, adil demi kapabilitas, dan pagari terkait emosi-koneksitas.

Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan. Bahkan secara aplikatif, demokrasi akan cukup menggairahkan, menggelorakan, jika paradigma dan konstruksi fundamentalitasnya diramu dan dipadukan dari orientasi luhur ilmu (pengetahuan) bersama kebijaksanaan dalam tata laku berkehidupan. Sehingga demokrasi tidak dipenuhi dusta lagi, tetapi, masih menirukan filosofi Mulla Shadra, ia mampu melahirkan hikmah teoritis-implementatif. Yakni, al-hikmah al-‘ilmiyyah wa al-ma’arif al-lati yablughu ‘uqul al-ulama wa al-hukama bi quwwatihim al-fikriyyah aw ta’lim al-anbiya wa al-awliya.