Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada tak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai mencerminkan mundurnya demokrasi dan merampas hak rakyat.
Anggota dewan Kota Tasikmalaya fraksi PDI Perjuangan , Kepler Sianturi mengatakan pilkada langsung dipilih rakyat merupakan hasil perjuangan reformasi dan tidak boleh ditarik mundur.
Menurutnya pilkada tak langsung akan menutup ruang aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah.
Hal ini, ujar dia, memiliki risiko bagi kepala daerah yang bertanggung jawab kepada elit partai.
"Kami sebagai politisi PDI Perjuangan secara konsisten dan tegas akan menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkda) melalui DPRD," katanya, Senin (12/1)
Kepler mengatakan, Pilkada tidak langsung juga akan menimbulkan praktik politik uang. Hal yang perlu dikontrol, ujar dia, ialah biaya kampanye calon supaya tidak terlibat dalam traksaksi politik.
Ia menambahkan bahwa Pilkada melalui DPRD membuat legitimasi dari rakyat lemah dalam kemimpinan daerah. Sebab, kepala daerah tidak kuat dari segi akuntabilitas dalam pemimpin rakyat.
"Pilkada melalui DPRD kemungkinan akan semakin jauh dengan rakyat. Bukan rakyat memilih. Pilkada adalah amanat reformasi yang harus dijaga agar nilai demokrasi semakin baik," ujarnya. (H-4)
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WALI Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah atau Pilkada tak langsung oleh DPRD. Alasannya efisiensi anggaran.
AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ida Budhiati menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung melalui DPRD dapat melemahkan legitimasi daerah.Pilkada langsung dinilai masih sejalan amanat konstitusi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved