Sekolah di Tengah Luka

IDUL Fitri tahun ini mungkin terasa berbeda bagi saudara kita di Aceh. Pada momen kemenangan yang seharusnya dirayakan dengan sukacita dan pulang ke kampung halaman, sebagian justru kehilangan tempat pulang. Banjir besar November 2025 menyisakan duka yang belum usai, menjadikan perayaan tahun ini pengingat pahit bahwa bencana datang silih berganti.

Peristiwa itu bukan sekadar kabar duka di lini masa. Ia pengingat keras bahwa kita hidup di wilayah rawan bencana. Indonesia berada di Cincin Api Pasifik, pertemuan tiga lempeng dunia. Data BNPB menegaskan hampir seluruh Indonesia memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi dan geologi. Aceh bukan kali pertama berhadapan dengan 'air bah'. Masih segar ingatan tentang tsunami 2004, gempa Pidie Jaya 2016, hingga bencana yang silih berganti. Namun, setiap bencana menyisakan pertanyaan sama: ”Sudahkah kita menyiapkan pendidikan bangkit lebih cepat setelah bencana?”

Dalam menanggapi keadaan pascabencana, pemerintah bergerak memulihkan infrastruktur. Jalan dibuka, jembatan diperbaiki, sekolah dibersihkan dari lumpur. Namun, pendidikan bukan hanya soal bangunan. Terdapat anak-anak yang kehilangan rutinitas, guru yang ikut menjadi korban, dan trauma yang tak kasatmata. Pendidikan darurat bukan pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk mencegah lost generation di titik-titik terdampak. Sayangnya, di sejumlah lokasi terdampak banjir Aceh 2025, aktivitas belajar lumpuh hampir dua bulan. Anak-anak kehilangan arah, guru kehilangan pegangan, dan negara tidak sepenuhnya hadir di tengah kemalangan tersebut.

Baca juga : Sekolah Terdampak Ribuan: Mengapa Guru Harus Didukung dalam Pemulihan

BELAJAR DARI KETEGASAN NEGARA LAIN

Dunia telah memberikan contoh tentang bagaimana pendidikan diposisikan sebagai prioritas utama dalam pemulihan. Jepang, saat gempa dan tsunami 2011 melanda Tohoku, bergerak cepat memastikan sekolah darurat berdiri dalam hitungan hari. Kurikulum disesuaikan, layanan psikososial digerakkan, dan guru mendapatkan pendampingan intensif. Pendidikan dianggap sebagai fondasi ketahanan bangsa.

Baca juga : 2 Sekolah di Jakarta Timur Terima Program Perbaikan Fasilitas dan Capacity Building

Selandia Baru melakukan pendekatan serupa pascagempa Christchurch 2011. Sekolah berbagi ruang, jadwal belajar diatur bergantian, dan dukungan psikologis menjadi prioritas. Pesannya jelas: anak-anak tidak boleh menunggu hingga puing-puing selesai dibenahi untuk kembali belajar.

Namun, ironisnya, di tengah praktik baik dunia yang demikian, Indonesia justru masih berkutat pada respons yang parsial. Padahal, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka kebijakan pendidikan darurat. Namun, di lapangan, respons sering kali bergantung pada status administratif, bukan pada kebutuhan nyata siswa. Banjir Aceh 2025 memperlihatkan celah itu. Infrastruktur mulai dibenahi, tetapi pendampingan emosional guru dan siswa belum menjadi arus utama. Padahal, guru yang mengalami trauma sulit menghadirkan kelas yang hangat dan menenangkan.

RELAWAN DAN NURANI YANG TUMBUH

Di tengah ketidakpastian dunia pendidikan pascabencana, hadir nurani-nurani yang bekerja. Yayasan Sukma mengambil peran dengan menghimpun putra-putri daerah dan luar daerah yang terpanggil membantu. Mereka tidak sekadar dikirim ke lokasi bencana. Para relawan dibekali pelatihan pendidikan darurat, mitigasi bencana, komunikasi efektif, resolusi konflik, penyusunan rencana aksi, hingga keselamatan relawan. Sejak awal ditegaskan: relawan hadir bukan sebagai pengganti guru inti, melainkan mitra kolaboratif.

Salah satu kisah lahir dari seorang anak muda yang rumahnya sendiri hancur di Pidie Jaya. Ia bukan guru, bukan aktivis pendidikan, melainkan korban yang memilih bangkit. Dalam pendampingan psikososial Yayasan Sukma, ia hadir sebagai pendamping desa. Ia melihat anak-anak yang semula murung mulai kembali tersenyum. Dari situ tumbuh kesadaran: di tengah kehilangan, masih ada masa depan yang bisa diselamatkan.

Ketika rekrutmen relawan dibuka, ia mendaftar. Luka pribadinya belum sembuh. Tempat tinggalnya belum pulih. Namun, ia memilih hadir untuk orang lain. Bersama puluhan relawan, ia ditempatkan di wilayah yang berminggu-minggu kehilangan aktivitas belajar. Sejak kelas darurat dibuka, denyut pendidikan perlahan kembali. Di bawah atap seadanya, dengan papan tulis sederhana dan buku sumbangan, ruang belajar kembali jadi ruang harapan. Anak-anak tak hanya belajar membaca, tapi juga melihat bahwa mereka tak ditinggalkan.

Suatu hari, saat relawan itu jatuh sakit karena kelelahan, murid-muridnya menjenguk dengan membawa makanan sederhana yang mereka kumpulkan sendiri. Di ruang belajar darurat itulah pelajaran tentang empati dan solidaritas tumbuh, pelajaran yang tak tertulis dalam kurikulum mana pun.

Kisah itu potret kekuatan masyarakat sipil Indonesia. Di tengah keterbatasan negara, jejaring komunitas dan relawan bergerak menutup celah. Mereka menjaga sekolah tetap berdiri meski temboknya runtuh. Mereka memastikan pendidikan tak ikut terkubur lumpur. Di sinilah pendidikan sesungguhnya terjadi: bukan menunggu instruksi, melainkan bergerak dari kepedulian.

'Sekolah di tengah luka' pada akhirnya bukan sekadar metafora tentang bangunan yang rusak. Ia definisi tentang bagaimana warga negara mengambil peran ketika sistem belum sepenuhnya hadir. Tentang bagaimana solidaritas sosial menjadi fondasi kedua setelah fondasi bangunan runtuh. Di negeri yang akrab dengan bencana, kekuatan terbesar kita bukan infrastruktur, melainkan civil society yang hidup, orang-orang biasa yang dalam diam memilih peduli.

NEGARA TAK BOLEH ABAI

Kini memasuki bulan keempat, pendidikan memang mulai berangsur pulih. Namun, langkahnya masih lambat. Jika pemulihan tersendat lebih lama, kualitas pendidikan di titik bencana merosot dalam diam. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan protokol pendidikan darurat dan alokasi dana khususnya dalam APBN/APBD langsung aktif secara otomatis saat bencana terjadi, tanpa menunggu birokrasi panjang. Modul pembelajaran sederhana, ruang belajar sementara, dan layanan psikososial harus segera dihadirkan. Guru ialah jangkar kelas. Karena itu, kesehatan mental guru wajib menjadi prioritas. Tanpa pemulihan emosional guru, kurikulum nasional hanya akan menjadi dokumen formal. Selain itu, guru perlu dilatih mitigasi bencana secara periodik, bukan sekadar seremonial, dan terintegrasi dalam kurikulum, terutama di daerah rawan.

Banjir Aceh 2025 ialah ujian. Ia menguji kecepatan negara, ketahanan masyarakat, dan nurani kita sebagai bangsa. Infrastruktur bisa dibangun ulang, tetapi waktu belajar yang hilang tak pernah benar-benar kembali. Sekolah di tengah luka bukan hanya soal papan tulis dan bangku kayu. Ia wujud keberanian memastikan bahwa di antara lumpur dan trauma, anak-anak tetap memiliki masa depan. Di sanalah keseriusan negara diuji, bukan dalam janji, melainkan dalam tindakan.