Sekolah Tetap Tatap Muka di Tengah Krisis, Ini Alasan Mendikdasmen

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan kegiatan pembelajaran di sekolah tetap berlangsung normal secara tatap muka di tengah situasi krisis global.

Ia menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan akademik serta penguatan pendidikan karakter siswa.

“Sesuai hasil rapat lintas kementerian dan pernyataan pers Menko PMK pada 23 Maret 2026, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter,” ujar Abdul Mu’ti, Rabu (25/3).

Baca juga : Kemendikdasmen: Tanggap Bencana Pulihkan Pendidikan Sumatra dan Aceh

Pemerintah, lanjutnya, akan segera menerbitkan petunjuk teknis melalui Surat Edaran Mendikdasmen.

“Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Dikdasmen,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga menegaskan pembelajaran tetap diutamakan berlangsung secara luring.

Baca juga : Sambut Semester Genap 2026, Mendikdasmen Instruksikan Gerakan Pagi Ceria di Seluruh Sekolah

Keputusan ini merupakan hasil koordinasi antara Mendikdasmen dan Menteri Agama (Menag). Pemerintah menilai proses belajar harus tetap optimal dan tidak boleh menimbulkan learning loss.

Pratikno mengungkapkan opsi pembelajaran hybrid sempat dibahas. Namun, lintas kementerian menyepakati metode daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

Ia menekankan sektor pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah, sejalan dengan arahan Presiden melalui berbagai program seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.

“Peningkatan kualitas pendidikan harus dipercepat di seluruh kementerian terkait. Ini prioritas utama,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong efisiensi birokrasi melalui percepatan transformasi digital, peningkatan layanan publik, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.

Selain itu, perjalanan dinas nonesensial akan dibatasi dan rapat dioptimalkan secara daring.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta akselerasi pembangunan berkeadilan harus diperkuat dengan cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkas Pratikno. (Z-10)