Kemendikdasmen: Tanggap Bencana Pulihkan Pendidikan Sumatra dan Aceh

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa berdasarkan data sementara, bencana di Sumatra telah berdampak signifikan terhadap sektor pendidikan. Tercatat 4.549 satuan pendidikan terdampak yang berimplikasi pada terganggunya layanan pendidikan bagi sekitar 657.193 peserta didik serta aktivitas pembelajaran oleh 56.882 guru. 

“Kondisi ini menuntut langkah cepat dan terkoordinasi agar hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan tetap terpenuhi meskipun dalam situasi darurat. Hal yang kami lakukan akan mengikuti kebijakan dengan menimbang lini masa dari tanggap darurat sampai pada tahap pemulihan,” ung­kapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, kemarin. 

Lebih lanjut, menurutnya, melalui anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), telah disalurkan berbagai bentuk bantuan antara lain 27 ribu paket school kit untuk peserta didik, 168 unit tenda pembelajaran darurat, 147 unit ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat untuk 1.339 satuan pendidikan, tunjangan guru terdampak bencana bagi 16.467 guru, dukungan psikososial di 680 satuan pendidikan, dan 147.670 buku untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran. 

Baca juga : Menghadirkan Sekolah Aman dan Nyaman

“Semoga seluruh bantuan tersebut dapat mendukung kebutuhan anak-anak kita untuk dapat tetap mendapatkan hak pendidikannya meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas,” ujar Abdul Mu’ti. 

ANGGARAN BESAR

Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun yang akan digunakan untuk dukungan layanan pendidikan selama masa pemulihan, sarana dan prasarana pendidikan, tunjangan khusus guru, dan rekonstruksi serta rehabilitasi satuan pendidikan. Dari total kebutuhan tersebut, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan sebesar Rp94,84 miliar pada akhir tahun 2025 sehingga masih terdapat kekurangan anggaran di luar yang telah disalurkan sebesar Rp4,94 triliun. 

Selain itu, sebagai upaya rehabilitasi satuan pendidikan di lingkungan (terdampak bencana), per tanggal 15 Januari 2026 telah dilakukan perjanjian pe­nandatanganan kerja sama pada 49 satuan pendidikan di Provinsi Aceh dengan nilai bantuan sebesar Rp54,53 miliar. “Proses penandata­nganan PKS akan terus dilaksanakan menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan proses rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap,” tegas Abdul Mu’ti. 

Baca juga : Kemendikdasmen Terbitkan Kebijakan bagi Satuan Pendidikan Terdampak Bencana

Sebagai respons cepat, Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri yang dilengkapi dengan petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana. 
Kebijakan ini menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajar­an 2025/2026 yang dimulai pada 5 Januari 2026 dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lapangan. 

APRESIASI

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra, termasuk di bidang pendidikan. Sejumlah upaya telah dilakukan, antara lain pembersihan satuan pendidikan, pendirian  tenda belajar, penyediaan 160 ruang kelas darurat, serta mendistribusikan paket perlengkapan belajar bagi siswa.

Dia pun mendorong pemerintah untuk memprio­ritaskan perbaikan gedung sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. “Kami mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera menindaklanjuti data kebutuhan yang ada dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan kembali gedung sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan di tiga provinsi terdampak harus menjadi prioritas,” kata Hetifah. (H-2)