Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
INSIDEN kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), memicu perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta.
Kecelakaan tersebut mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan, sekaligus menjadi alarm keras bagi manajemen operasional Transjakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menegaskan bahwa insiden ini tidak boleh terulang kembali. Ia mendesak agar pengawasan berbasis teknologi dioptimalkan untuk menutup celah keamanan yang ada.
“Pengembangan teknologi penting untuk memastikan semua armada terpantau dengan baik. Jangan sampai ada celah pengawasan,” ujar Pandapotan dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).
Pandapotan mengungkapkan, kekhawatiran ini berakar dari temuan Komisi B saat meninjau Command Center Transjakarta pada Desember 2025 lalu.
Kala itu, ditemukan ketimpangan rasio yang mencolok antara jumlah personel pengawas dengan volume armada yang beroperasi.
“Kami sudah melihat langsung di Command Center. Saat itu, sekitar 20 orang mengawasi kurang lebih 5.000 armada. Kondisi tersebut tidak seimbang,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, Pandapotan meminta manajemen Transjakarta tidak bekerja sendirian. Ia mendesak agar operator pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan Transjakarta turut memperkuat sistem pengawasan di masing-masing armada.
Menurutnya, tanggung jawab keselamatan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada operator tunggal.
“Ke depan, pengawasan tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada Transjakarta. Operator pihak ketiga juga harus memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi,” tegas Pandapotan.
Ia menambahkan bahwa sinergi yang kuat antara Transjakarta dan operator pihak ketiga sangat krusial untuk memitigasi potensi human error di lapangan.
Dengan pengawasan yang lebih komprehensif, aktivitas setiap pramudi dapat terpantau secara real-time, sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan.
Di sisi lain, pihak PT Transjakarta memastikan bahwa insiden ini telah ditangani dengan prosedur yang berlaku. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Seluruh penumpang yang terdampak telah mendapatkan perawatan medis maksimal dan sudah kembali ke rumah masing-masing.
Proses evakuasi bus yang terlibat kecelakaan pun telah diselesaikan pada Senin pukul 10.50 WIB.
Terkait aspek hukum, pihak Transjakarta menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. (Ant/Z-1)
MEMASUKI H-4 Lebaran 2026, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah.
Kunci utama perjalanan aman di jalur Puncak adalah kesiapan kendaraan. Mengingat kontur geografis Puncak yang ekstrem, kondisi mesin dan pengereman tidak bisa ditawar.
Kecelakaan yang melibatkan satu unit bus, mobil dan truk tersebut mengakibatkan arus mudik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya mengalami kemacetan.
Korlantas Polri memetakan jalur wisata dan pusat perbelanjaan sebagai klaster rawan kecelakaan menonjol selama masa libur Lebaran 2026
Sebuah lelucon siswa SMA di Georgia berubah menjadi duka. Jason Hughes, seorang guru populer, tewas terlindas secara tak sengaja saat mencoba mengejutkan siswanya.
Kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan terjadi di Tol Cipularang KM 93B, Kamis (5/3/2026). Dua orang tewas akibat truk kontainer rem blong.
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved