Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI menolak Pilkada tak langung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam tuntutan mereka, Kordinator Umum Aksi, M Miftahun N menyampaikan, pemerintah yang dipimpin Prabowo-Gibran gagal memberikan solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat.
Atas situasi yang terjadi, Aliansi BEM Nusantara DIY menyatakan menuntut beberapa hal.
"Tolak Pilkada secara tidak langsung," kata dia di Yogyakarta, Rabu (14/1).
Mereka juga menyuarakan agar pemerintah segera menetapkan bencana nasional di Sumatera serta menaikkan upah minimum regional (UMR) Yogyakarta.
"Kami mendesak agar seluruh elemen pemerintah yang hadir untuk berada dalam barisan kami, menyepakati, dan menyatakan sikap dengan tegas bahwa tuntutan tersebut segera dipenuhi dan ditandatangani sebagai bukti kesepakatan untuk mendesak pemerintahan yang dipimpin Prabowo-Gibran agar segera menindaklanjuti tuntutan Aliansi BEM Nusantara DIY," papar dia.
Aksi BEM Nusantara DIY tersebut diterima oleh empat anggota DPRD DIY, yaitu Umaruddin Masdar dan Tri Nugroho dari Fraksi PKB, Yan Kurnia Kustanto dari Fraksi PDIP, dan Anton Prabu Semendawai dari Fraksi Gerindra.
Keempatnya menandatangani tuntutan masa aksi dan akan mengirimkan tuntutan masa aksi tersebut ke lembaga terkait serta partai mereka masing-masing di Jakarta
Umaruddin Masdar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DIY mengatakan, semua bisa menyampaikan aspirasi dan pihaknya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan.
"Kami siap meneruskan dan mengawal sampai ke pihak yang berwenang mengambil keputusan," ungkap dia. (H-4)
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WALI Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah atau Pilkada tak langsung oleh DPRD. Alasannya efisiensi anggaran.
Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ida Budhiati menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung melalui DPRD dapat melemahkan legitimasi daerah.Pilkada langsung dinilai masih sejalan amanat konstitusi
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved