Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah atau Pilkada tak langsung oleh DPRD. Alasannya efisiensi anggaran.
"Kami sangat setuju Pilkada dipilih DPRD supaya lebih efektif di tengah efisiensinya anggaran pendapatan belanja daerah. Dengan Pilkada langsung memang menjadi beban pemerintah daerah dalam kondisi sekarang. Pemerintah daerah akan mengikutinya, lantaran adanya kos Politik setiap partai," katanya, Jumat (16/1/2026).
Ia mengatakan Pilkada melalui DPRD tersebut, akan lebih efektif dalam persiapan dana yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid mengatakan, Pilkada dipilih DPRD memang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Ia mengatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap mengikuti kebijakan partai.
"Pilkada kemarin bagi penyelenggara pemilu telah menghabiskan anggaran cukup besar. Akan tetapi, kepala daerah terpilih harus mengembalikan biaya masa kampanye hingga ujungnya dari mereka korupsi," katanya.
Ia paham masyarakat ingin memilih kepala daerah secara langsung. Namun, anggaran untuk penyelenggara pemilihan kepada daerah pada 2024 cukup besar. Menurutnya DPRD sudah mewakili masyarakat.
"Kami sangat menghargai keinginan partai meski ada pro kontra termasuk berbagai argumen. Namun, kepala daerah terpilih harus mengembalikan uang selama kampaye berujung korupsi, tapi mundurnya demokrasi sebagai dinamika di tengah masyarakat untuk memanimalisir biaya," pungkasnya. (H-4)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ida Budhiati menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung melalui DPRD dapat melemahkan legitimasi daerah.Pilkada langsung dinilai masih sejalan amanat konstitusi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved