Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah atau Pilkada tak langsung oleh DPRD. Alasannya efisiensi anggaran.
"Kami sangat setuju Pilkada dipilih DPRD supaya lebih efektif di tengah efisiensinya anggaran pendapatan belanja daerah. Dengan Pilkada langsung memang menjadi beban pemerintah daerah dalam kondisi sekarang. Pemerintah daerah akan mengikutinya, lantaran adanya kos Politik setiap partai," katanya, Jumat (16/1/2026).
Ia mengatakan Pilkada melalui DPRD tersebut, akan lebih efektif dalam persiapan dana yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid mengatakan, Pilkada dipilih DPRD memang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Ia mengatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap mengikuti kebijakan partai.
"Pilkada kemarin bagi penyelenggara pemilu telah menghabiskan anggaran cukup besar. Akan tetapi, kepala daerah terpilih harus mengembalikan biaya masa kampanye hingga ujungnya dari mereka korupsi," katanya.
Ia paham masyarakat ingin memilih kepala daerah secara langsung. Namun, anggaran untuk penyelenggara pemilihan kepada daerah pada 2024 cukup besar. Menurutnya DPRD sudah mewakili masyarakat.
"Kami sangat menghargai keinginan partai meski ada pro kontra termasuk berbagai argumen. Namun, kepala daerah terpilih harus mengembalikan uang selama kampaye berujung korupsi, tapi mundurnya demokrasi sebagai dinamika di tengah masyarakat untuk memanimalisir biaya," pungkasnya. (H-4)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ida Budhiati menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung melalui DPRD dapat melemahkan legitimasi daerah.Pilkada langsung dinilai masih sejalan amanat konstitusi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved