Cegah Praktik Kecurangan Pilkada, PSI Dorong Pelonggaran Syarat Pencalonan

KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak menepis pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang. Menurutnya, dibutuhkan evaluasi agar pilkada dapat menghadirkan pemimpin berkualitas.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman menjelaskan, salah satu sumber utama politik uang berasal dari tingginya syarat pencalonan kepala daerah. Ketentuan minimal dukungan yang harus dipenuhi kandidat, baik dari partai politik maupun perseorangan, kerap mendorong praktik transaksional sejak tahap awal pencalonan.

Menurutnya, kondisi tersebut melahirkan praktik jual beli kursi. Semakin berat syarat yang ditetapkan, kian besar biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk maju dalam Pilkada.

Baca juga : Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah

“Akibatnya, terjadi praktik jual beli kursi atau jual beli tiket dari kandidat untuk bisa memenangkan kontestasi, dan semakin tinggi syaratnya. Artinya biaya yang akan dikeluarkan oleh kandidat akan semakin besar, dan itu akan semakin membuka potensi peluang untuk terjadinya korupsi ketika mereka terpilih dan menjabat,” ujarnya, Jumat (30/1).

Pemangkasan syarat pencalonan, lanjut Andy, menjadi langkah penting untuk memutus rantai tersebut. Dengan membuka akses pencalonan seluas mungkin, peluang terjadinya politik uang dapat ditekan.

Andy menambahkan, pelonggaran syarat pencalonan akan membawa sejumlah dampak positif. Ada tiga keuntungan yang dapat dirasakan masyarakat.

Baca juga : Pengamat: Biaya Pilkada Mahal Bukan Disebabkan Sistem, Tapi Praktik Mahar dan Politik Uang

“Pertama, pilihan masyarakatnya akan semakin banyak, kompetisinya semakin banyak, maka Insyaallah kualitas kompetisinya semakin baik, dan yang akan terpilih akan baik pula," jelasnya.

Kedua, langkah tersebut akan mampu menekan biaya politik yang selama ini menjadi beban besar dalam pemilu dan kampanye, termasuk kewajiban mahar politik kepada partai.

“Ketiga, partai-partai akan semakin berusaha keras menawarkan kader terbaik mereka. Karena mereka yakin kalau misalnya tanpa itu mereka tidak akan terpilih kandidat mereka," pungkas Andy. (I-1)