Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Pembatasan tersebut diperlukan agar gugatan PHP yang berulang tidak terjadi, sehingga tidak berdampak terhadap masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah.
MAJELIS Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Siak Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Siak tahun 2024.
MK membacakan 7 putusan sela (dismissal) perkara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada. MK tidak melanjutkan 5 perkara, sementara 2 perkara dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian
Dalil lainnya yang dimohonkan pemohon terkait sengekta hasil PSU Pilkada 2024, yakni politik uang berupa program pemberian sumbangan
Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak menjadi momen pemilihan umum paling rumit dalam sejarah Indonesia, bahkan pada tingkat global.
Perludem memberikan ide agar dibuat dua klasifikasi Pemilu yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
Tim Hukum Hanyar meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Erna Lisa Halabi-Wartono.
Oleh karena adanya sistem PSU tersebut, Ia menjelaskan bahwa periodisasi jabatan kepala daerah di Indonesia tidak genap selama 5 tahun.
(KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono memenangkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 Banjarbaru.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Pengawas Pilkada 2024 yang dilakukan Bawaslu di daerah juga saharusnya melakukan sosialisasi yang baik guna mencegah politik uang.
APEL gelar pasukan jelang pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, telah menyiapkan 3.000 personil gabungan dari TNI, Polisi, Satpol PP, BPBD, Damkar, Linmas.
PEMUNGUTAN suara ulang (PSU) pilkada 2024 gelombang keempat dan kelima akan dilaksanakan di sembilan daerah kabupaten/kota pada 16 dan 19 April 2025 mendatang.
Kajian revisi UU Pemda terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu memang perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk sinkronisasi program pemerintah.
Jangan sampai ada keteledoran dan kelalaian yang menjadi objek gugatan ke MK.
Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,
PENGAMAT Hukum Kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) membawa banyak konsekuensi, seperti potensi politik uang.
Bawaslu telah menyusun strategi pengawasan yang komprehensif untuk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Dalam menyikapi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi salah satu bagian dari hasil putusan MK perlu disikapi dan dilaksanakan dengan baik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved