Berita Terbaru Pilkada Hari Ini

Yusril Serahkan Keputusan Pilkada tak Langsung pada Pemerintah dan DPR

Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peneliti KITLV Leiden Usul Pilkada dan Pileg DPRD Digabung Tekan Ongkos Politik

Ward Berenschot mengusulkan pemilihan kepala daerah yakni mengintegrasikan Pilkada dan pemilihan legislatif daerah (Pileg) DPRD untuk menekan ongkos politik

Eks KPU Bantah Pilkada Mahal: Biaya Rp40 Ribu per Pemilih

Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.

Ida Budhiati : Pilkada tak Langsung Berisiko Lemahkan Legitimasi Daerah

Ida Budhiati menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung melalui DPRD dapat melemahkan legitimasi daerah.Pilkada langsung dinilai masih sejalan amanat konstitusi

Hanya 5,6 Persen Setuju Pilkada lewat DPRD, GNB: Alarm Serius Demokrasi

Mantan Menteri Agama yang juga tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan ancaman nyata

PDIP Tolak Pilkada lewat DPRD, Puan Sebut Komunikasi selalu Terbuka

Meskipun wacana Pilkada lewat DPRD mulai bergulir, PDIP percaya bahwa kedaulatan rakyat adalah hal yang paling substansial dalam demokrasi.

PKS Soal Pilkada Lewat DPRD: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.

Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada

Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.

Ini Rekomendasi PDIP untuk Pemerintah dari Hasil Rakernas I

Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.

Pilkada tak Langsung Dipilih DPRD Melemahkan Legitimasi dari Rakyat

PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada tak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai mencerminkan mundurnya demokrasi dan merampas hak rakyat. 

Pilkada, Langsung Vs Perwakilan

PIDATO Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal yang jelas bahwa demokrasi itu jorok, messy, berbiaya mahal, dan hal lain sebagainya

Hasto Wardoyo Tolak Wacana Pilkada lewat DPRD

Usulan mekanisme kembali ke sistem pemilihan umum perwakilan, kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak menjamin lebih demokratis. 

Pilkada lewat DPRD Dinilai Cacat Konsep dan Bertentangan dengan Sistem Presidensial

WACANA mengembalikan Pilkada lewat DPRD dinilai cacat secara konsep dan bertabrakan langsung dengan prinsip dasar sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Pengamat: Biaya Pilkada Mahal Bukan Disebabkan Sistem, Tapi Praktik Mahar dan Politik Uang

WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.

Gaya Hidup Mewah Penyelenggara Pemilu Dinilai Picu Mahalnya Biaya Pilkada

BESARNYA biaya Pilkada dinilai bukan semata-mata persoalan sistem pemilihan langsung, melainkan dipicu oleh gaya hidup mewah penyelenggara pemilu.

Soal Pilkada, Rakyat Tetap Ingin Pilih Langsung

Pilkada melalui DPRD hanya dapat diterima secara demokratis apabila memenuhi standar legitimasi yang jauh lebih tinggi dibanding sekadar efisiensi anggaran.

PDIP Tegaskan Menolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Siap Berdiri Sendiri

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan posisi mereka yang konsisten menolak gagasan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme DPRD.

Wacana Pilkada lewat DPRD, Akademisi: Dari Demokrasi Jadi Ajang Negosiasi

WACANA pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD menuai polemik.

Isu Pilkada lewat DPRD, Farhan Tetap Fokus Pelayanan Publik

WALI Kota Bandung Muhammad Farhan menyerahkan kepada pemerintah pusat terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada).

Bawaslu Sulsel Siapkan Strategi Pengawasan Preventif Jika Pilkada Kembali ke DPRD

MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia