Berita Terbaru pilkada Hari Ini

MUI Ingatkan Kembali Hasil Ijtima Ulama 2012: Pilkada Melalui DPRD Lebih Maslahat

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk sistem pemilihan, harus selalu dievaluasi secara objektif demi kepentingan masyarakat luas. 

Sufmi Dasco Minta Partai Tahan Diri Bicarakan Pilkada Lewat DPRD, Fokus Tangani Bencana

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta partai-partai politik menahan diri dari polemik pilkada melalui DPRD dan energi difokuskan pada penanganan bencana

Ongkos Politik Mahal, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Diminta Dievaluasi

Sistem pemilihan langsung yang berjalan selama ini justru cenderung menciptakan mentalitas pragmatis di tengah masyarakat.

Legislator PDIP: Pilkada Dipilih DPRD bukan Solusi Ongkos Politik Mahal

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai usulan pilkada dipilih DPRD tidak masuk akal dan menegaskan pilkada langsung adalah amanat reformasi.

KPK Ingatkan Pengawasan Pilkada oleh DPRD: Cegah Politik Transaksional

KPK menegaskan wacana pilkada dipilih DPRD harus disertai regulasi jelas dan pengawasan ketat guna mencegah politik transaksional dan korupsi.

Perludem: Masalah Pilkada Ada pada Praktik, Bukan Mekanisme

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak didasarkan pada alasan yang kuat dan berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat.

Golkar Purwakarta Sebut Mekanisme Pilkada di DPRD Lebih Efisien dan Mudah Diawasi

Langkah ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga bentuk pengejawantahan nilai-nilai luhur Pancasila.

Gerindra: Pilkada Lewat DPRD Opsi Rasional Tekan Biaya Politik

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong adanya keberanian politik untuk melakukan koreksi sistem terhadap mekanisme.

Pilkada Lewat DPRD Buka Ruang Persekongkolan dan Rawan Suap

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.

Pilkada Lewat DPRD tak Jawab Akar Masalah Politik Uang, Elite Parpol Salah Kaprah

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpotensi menghilangkan hak dasar rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

ICW: Pilkada Dipilih DPRD Ancam Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.

Titi Anggraini : Pilkada Lewat DPRD Bisa Picu Konflik dan Disintegrasi

Titi Anggraini, menilai pilkada lewat DPRD  dapat memicu konflik apabila ada ketidakpuasan di daerah terhadap hasil pilkada.

Pilkada Lewat DPRD Dinilai tak Jamin Hapus Politik Uang

Tepi menolak mekanisme Pilkada lewat DPRD, alasan menekan politik uang dinilai menyesatkan

PAN Nilai Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan

WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.

Perludem: Alasan Efisiensi untuk Pilkada Lewat DPRD Upaya Mendegradasi Demokrasi

Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD

Mayoritas Partai di Parlemen Dukung Pilkada Lewat DPRD, PDI-P Tegas Menolak

WACANA mengembalikan mekanisme pilkada dari sistem langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD kembali menguat, pdip menolak

Pilkada Mahal, Demokrasi Tergerus AI

Didik menilai persoalan pilkada tidak berhenti pada soal efisiensi. Ia menekankan, dalam dua dekade terakhir, pemilihan langsung justru dibajak oleh kekuatan teknologi.

PDIP Sebut Pilkada Lewat DPRD Perlu Dikaji Mendalam, Jangan Hanya Berdasarkan Selera Politik Sesaat

Said menawarkan solusi berupa penguatan sistem peradilan pidana (criminal justice system) untuk memberantas politik uang.

Pilkada Langsung Tidak Produktif, PKB Desak Evaluasi Total Sistem Demokrasi

Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.

MK Catat Lonjakan Perkara, Permohonan Uji UU Tembus 238 Kasus Sepanjang 2025

Lonjakan tersebut dipicu oleh banyaknya permohonan uji undang-undang, sekaligus kewajiban MK menangani lebih dari 300 perkara sengketa Pilkada dalam waktu yang terbatas.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia