Berita Terbaru pilkada Hari Ini

TePi Indonesia : Pilkada Via DPRD Merupakan Setback Kemunduran Luar Biasa

Jika Pilkada dianggap mahal, solusinya adalah digitalisasi pemilu e-voting/e-recap, reformasi pendanaan parpol, dan penegakan hukum yang galak terhadap pelaku politik uang. 

PKB Klaim Pilkada tak Langsung Lewat DPRD Tekan Biaya Politik

KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.

Publik Tolak Pilkada via DPRD, Golkar: Mungkin yang Dibayangkan Era Orde Baru

Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.

Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Gerus Kepercayaan Publik ke Parpol

PDIP yang konsisten menolak usulan pilkada dipilih DPRD akan mendapatkan nilai tambah di mata publik.

Wacana Pilkada oleh DPRD Dinilai Bermasalah

ORGANISASI BEM Pesantren menilai kebijakan Pilkada dipilih oleh DPRD bermasalah secara etika politik Islam dan berpotensi melemahkan prinsip amanah serta kedaulatan rakyat.

Sikap Elite Partai soal Pilkada Lewat DPRD tak Didukung Para Pemilih

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan adanya jarak antara sikap elite partai politik dan para pemilihnya terkait wacana pilkada dipilih oleh DPRD.

84 Persen Generasi Z Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD.

Pengamat Kritik Wacana Referendum Pilkada tak Langsung

WACANA referendum Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tak langsung lewat DPRD dinilai tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Siapa yang Kehilangan Pekerjaan jika Pilkada Dipilih DPRD? Efisiensi vs Perputaran Ekonomi

Analisis dampak ekonomi jika Pilkada dipilih DPRD. Lebih dari 3 juta petugas KPPS, industri percetakan, dan UMKM terancam kehilangan pendapatan masif.

Survei LSI Denny JA: 66,1% Publik Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu

Pilkada Lewat DPRD tak Hilangkan Politik Uang, Hanya Berpindah Arena ke Elite Parpol

Wacana pengembalian mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat ke DPRD tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai pilihan teknis antara langsung dan tidak langsung.

MUI Ingatkan Kembali Hasil Ijtima Ulama 2012: Pilkada Melalui DPRD Lebih Maslahat

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk sistem pemilihan, harus selalu dievaluasi secara objektif demi kepentingan masyarakat luas. 

Sufmi Dasco Minta Partai Tahan Diri Bicarakan Pilkada Lewat DPRD, Fokus Tangani Bencana

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta partai-partai politik menahan diri dari polemik pilkada melalui DPRD dan energi difokuskan pada penanganan bencana

Ongkos Politik Mahal, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Diminta Dievaluasi

Sistem pemilihan langsung yang berjalan selama ini justru cenderung menciptakan mentalitas pragmatis di tengah masyarakat.

Legislator PDIP: Pilkada Dipilih DPRD bukan Solusi Ongkos Politik Mahal

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai usulan pilkada dipilih DPRD tidak masuk akal dan menegaskan pilkada langsung adalah amanat reformasi.

KPK Ingatkan Pengawasan Pilkada oleh DPRD: Cegah Politik Transaksional

KPK menegaskan wacana pilkada dipilih DPRD harus disertai regulasi jelas dan pengawasan ketat guna mencegah politik transaksional dan korupsi.

Perludem: Masalah Pilkada Ada pada Praktik, Bukan Mekanisme

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak didasarkan pada alasan yang kuat dan berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat.

Golkar Purwakarta Sebut Mekanisme Pilkada di DPRD Lebih Efisien dan Mudah Diawasi

Langkah ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga bentuk pengejawantahan nilai-nilai luhur Pancasila.

Gerindra: Pilkada Lewat DPRD Opsi Rasional Tekan Biaya Politik

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong adanya keberanian politik untuk melakukan koreksi sistem terhadap mekanisme.

Pilkada Lewat DPRD Buka Ruang Persekongkolan dan Rawan Suap

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia