Perludem: Masalah Pilkada Ada pada Praktik, Bukan Mekanisme

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak didasarkan pada alasan yang kuat dan berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat.

Haykal mengatakan bahwa mengganti mekanisme Pilkada langsung justru berisiko menimbulkan masalah baru. Ia menyebut setidaknya ada tiga dampak negatif jika Pilkada dilakukan melalui DPRD.

“Pertama, akan menghilangkan instrumen rakyat untuk menyampaikan kedaulatannya dalam memilih pemimpin daerah. Kedua, akan menghambat proses penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah. Ketiga, ini akan berpengaruh pada proses regenerasi dan kualitas kepemimpinan nasional,” katanya kepada Media Indonesia, Kamis (1/1).

Baca juga : Gerindra: Pilkada Lewat DPRD Opsi Rasional Tekan Biaya Politik

Selain itu, Haykal menegaskan Pilkada langsung merupakan instrumen penting bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam menentukan pemimpin di daerah.

“Alasan-alasan yang disampaikan itu sebenarnya tidak logis untuk dijadikan dasar menghapus Pilkada langsung, karena Pilkada langsung adalah instrumen bagi rakyat untuk menyampaikan kedaulatannya dalam memilih kepala daerah,” kata Haykal.

Menurutnya, Pilkada langsung tidak hanya sekadar proses pemilihan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta harapan kepada calon pemimpin daerah.

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD Buka Ruang Persekongkolan dan Rawan Suap

“Di dalam Pilkada langsung itu tidak hanya terjadi proses kegiatan memilih, tetapi juga penyampaian aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat. Kalau itu dihilangkan, tentu akan ada persoalan serius dalam proses kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap digunakan untuk mendorong Pilkada tidak langsung, Haykal menilai persoalan utama bukan terletak pada sistem Pilkada langsung, melainkan pada praktik politik yang menyertainya.

“Kalau kita bicara efisiensi, yang harus dilihat pertama adalah apa yang membebani pembiayaan Pilkada sehingga menjadi mahal. Berdasarkan evaluasi, biaya politik yang tinggi itu bukan disebabkan oleh sistem Pilkada langsungnya, tetapi karena masih adanya politik uang, klientelisme, serta kandidasi yang bermasalah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Pilkada langsung selama ini menjadi salah satu motor utama regenerasi kepemimpinan nasional, karena banyak pemimpin tumbuh dari daerah sebelum tampil di tingkat nasional.

“Kita tahu Pilkada langsung menjadi instrumen penting regenerasi kepemimpinan nasional. Pemimpin-pemimpin tumbuh dari daerah dan kemudian berjenjang ke tingkat nasional. Salah satu contohnya adalah Presiden Joko Widodo yang memulai dari kabupaten/kota sebelum ke level nasional,” tutur Haykal.

Atas dasar itu, Haykal menekankan bahwa perbaikan seharusnya difokuskan pada tata kelola dan praktik Pilkada, bukan dengan menghapus mekanisme pemilihan langsung.

“Yang perlu dijawab sekarang adalah bagaimana Pilkada langsung itu dijalankan dengan lebih baik, bukan mengganti sistemnya,” pungkasnya. (E-3)