Berita Terbaru Perludem Hari Ini

Perludem Nilai Kewenangan Parpol Bentuk Badan Usaha belum Penting

Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai

Perludem Sebut Problem Tetap Sama Meski Pilkada Diulang

Haykal memaparkan, persoalan-persoalan yagn terjadi selama PSU Pilkada 2024 itu antara lain masih adanya praktik politik uang.

Situs Perludem Diretas Jadi Iklan Judi Online

Situs Perludem diretas. Laman organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemilu dan demokrasi itu menampilkan iklan judi online.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Keserentakan Pemilu dan Pilkada

Perludem memberikan ide agar dibuat dua klasifikasi Pemilu yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Perludem: Revisi UU Pemilu Harus Disegerakan

PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan pembahasan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus segera dibahas.

Perludem: Cegah PSU Berulang, Kualitas Penyelenggara Pemilu Diminta Diperhatikan

Masalah teknis di TPS dan kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum mahir, menjadi penyebab utama dari adanya 7 PSU Pilkada yang kembali digugat.

Banyak PSU karena Multitafsir Aturan oleh KPUD, Revisi UU Pemilu dan Pilkada Menjadi Urgent

Haykal menilai ada beberapa hal yang setidaknya perlu diperhatikan ke depan dalam Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada misalnya, substansi hukum tentang pemilu dan pilkada.

Petakan Tingkat Kerawanan Daerah yang Menggelar Pemungutan Suara Ulang

DKPP juga bisa memberhentikan anggota KPUD, apabila dianggap telah melakukan pelanggaran serius yang membuat kualitas PSU berpotensi mengalami pelanggaran.

Masalah Anggaran Jangan Halangi Pelaksanaan PSU Pilkada

Pemerintah pusat mesti mengoordinasikan daerah-daerah yang PSU dalam rangka memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya.

Pelantikan Kepala Daerah Mundur, Perludem : Sudah Sesuai Tunggu Putusan MK, Supaya Serentak

Penundaan ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap roda kepemimpinan daerah, mengingat APBD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 juga sudah disahkan. 

Banyak Paslon Cabut Gugatan Sengketa Pilkada, Pengamat: Mereka Rasional karena Dalil tidak Cukup Kuat

PADA persidangan pemeriksaan awal PHPkada 2024 yang diselenggarakan di MK, banyak permohonan perkara yang sudah didaftarkan dan diberi nomor perkara namun ditarik kembali oleh pemohon.

Akun Tokoh Publik Hilang setelah Komentari Pemerintah, Demokrasi Disebut Terancam

Sebab, selain memang hak masyarakat sebagai warga negara, mereka juga tidak bisa dibiarkan bertarung sendiri dalam menciptakan keamanan digital.  

Rendahnya Partisipasi Pemilih Bisa Bikin Pilkada Diulang

Titi menjelaskan faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada itu perlu dibuktikan, apakah ada kesengajaan.

MK Diharapkan Lebih Progresif dalam Memutus Sengketa Pilkada

MK diharapkan dapat mempertimbangkan sejumlah bukti dan keterangan yang muncul selama persidangan, khususnya terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi 0

Fadli menyebut ada beberapa pesan perbaikan sistem elektoral di dalam pertimbangan tersebut. 

Kaleidoskop 2024: Sengkarut Demokrasi di Tahun Pemilu

TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.

Perludem Kantongi Peta Konflik Kepentingan PHP Pilkada

Belum terunggahnya dokumen tersebut juga menyebabkan Perludem belum bisa melakukan pemetaan terkait potensi konflik kepentingan pada sidang PHP-kada ke depan.  

Tingginya Permohonan Sengketa Cerminkan Mutu Pilkada 2024

Puadi menerangkan tingginya jumlah perkara juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada. 

Sengketa Pilkada 2024 Terbanyak di Wilayah Indonesia Timur

10 besar provinsi dengan permohonan sengketa Pilkada 2024 tertinggi yang masuk ke MK, tujuh provinsi di antaranya merupakan wilayah di Indonesia bagian timur.

MK Minta Masyarakat Ikut Pantau Sengketa Pilkada

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih meminta masyarakat ikut memantau sengketa hasil Pilkada 2024. Enny menuturkan pihaknya akan menyelesaikan gugatan

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting