Berita Terbaru Perludem Hari Ini

Sistem Rekapitulasi Berbasis Elektronik Harus Diperkuat untuk Pemilu Berintegritas

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat

Polemik Pemisahan Pemilu, Perludem Desak Revisi UU Segera Dibahas

PRO kontra di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal perlu disudahi. Caranya, dengan segera membahas revisi UU

Pulihnya Kepercayaan pada MK

Pembentuk undang-undang, terutama DPR, seyogianya banyak mendengar pandangan lembaga seperti Perludem, juga banyak belajar dari putusan-putusan MK.

Jeda Pemilu Nasional dan Lokal Beri Ruang Partai Lakukan Rekrutmen yang Lebih Baik

MK memberikan jeda waktu minimal 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun untuk pemilu lokal mulai 2029 sejak pemilu tingkat nasional rampung yang ditandai dengan proses pelantikan.

Perludem Nilai Kewenangan Parpol Bentuk Badan Usaha belum Penting

Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai

Perludem Sebut Problem Tetap Sama Meski Pilkada Diulang

Haykal memaparkan, persoalan-persoalan yagn terjadi selama PSU Pilkada 2024 itu antara lain masih adanya praktik politik uang.

Situs Perludem Diretas Jadi Iklan Judi Online

Situs Perludem diretas. Laman organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemilu dan demokrasi itu menampilkan iklan judi online.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Keserentakan Pemilu dan Pilkada

Perludem memberikan ide agar dibuat dua klasifikasi Pemilu yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Perludem: Revisi UU Pemilu Harus Disegerakan

PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan pembahasan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus segera dibahas.

Perludem: Cegah PSU Berulang, Kualitas Penyelenggara Pemilu Diminta Diperhatikan

Masalah teknis di TPS dan kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum mahir, menjadi penyebab utama dari adanya 7 PSU Pilkada yang kembali digugat.

Banyak PSU karena Multitafsir Aturan oleh KPUD, Revisi UU Pemilu dan Pilkada Menjadi Urgent

Haykal menilai ada beberapa hal yang setidaknya perlu diperhatikan ke depan dalam Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada misalnya, substansi hukum tentang pemilu dan pilkada.

Petakan Tingkat Kerawanan Daerah yang Menggelar Pemungutan Suara Ulang

DKPP juga bisa memberhentikan anggota KPUD, apabila dianggap telah melakukan pelanggaran serius yang membuat kualitas PSU berpotensi mengalami pelanggaran.

Masalah Anggaran Jangan Halangi Pelaksanaan PSU Pilkada

Pemerintah pusat mesti mengoordinasikan daerah-daerah yang PSU dalam rangka memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya.

Pelantikan Kepala Daerah Mundur, Perludem : Sudah Sesuai Tunggu Putusan MK, Supaya Serentak

Penundaan ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap roda kepemimpinan daerah, mengingat APBD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 juga sudah disahkan. 

Banyak Paslon Cabut Gugatan Sengketa Pilkada, Pengamat: Mereka Rasional karena Dalil tidak Cukup Kuat

PADA persidangan pemeriksaan awal PHPkada 2024 yang diselenggarakan di MK, banyak permohonan perkara yang sudah didaftarkan dan diberi nomor perkara namun ditarik kembali oleh pemohon.

Akun Tokoh Publik Hilang setelah Komentari Pemerintah, Demokrasi Disebut Terancam

Sebab, selain memang hak masyarakat sebagai warga negara, mereka juga tidak bisa dibiarkan bertarung sendiri dalam menciptakan keamanan digital.  

Rendahnya Partisipasi Pemilih Bisa Bikin Pilkada Diulang

Titi menjelaskan faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada itu perlu dibuktikan, apakah ada kesengajaan.

MK Diharapkan Lebih Progresif dalam Memutus Sengketa Pilkada

MK diharapkan dapat mempertimbangkan sejumlah bukti dan keterangan yang muncul selama persidangan, khususnya terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi 0

Fadli menyebut ada beberapa pesan perbaikan sistem elektoral di dalam pertimbangan tersebut. 

Kaleidoskop 2024: Sengkarut Demokrasi di Tahun Pemilu

TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia