Referendum Pilkada, Pengamat Nilai Bukan tak Mungkin Bisa Direkayasa Hasilnya

PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari menyatakan belum melihat urgensi mengenai wacana penggunaan referendum maupun penerapan Pilkada 2029 apakah dilakukan langsung atau tidak langsung (dipilih DPRD).

Menurutnya, referendum justru menambah persoalan karena membutuhkan biaya besar dan berpotensi membuka ruang rekayasa hasil.

“Bagi saya tidak sepakat ya, karena referendum kan biaya lain, dan bukan tidak mungkin bisa direkayasa hasilnya. Persiapannya tentu perlu matang, sama dengan pemilu,” ujar Feri kepada Media Indonesia, Rabu (7/1).

Baca juga : DPR Harap Retret Hambalang Jadi Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih

Ia menyarankan agar rencana Pilkada tidak langsung ditunda dan dibawa secara terbuka dalam kontestasi politik nasional.

Menurut Feri, partai politik seharusnya menjadikan perubahan sistem Pilkada sebagai materi kampanye pada Pemilu 2029 agar publik dapat memberikan mandat secara jelas.

“Kalau publik setuju, mereka akan memilih partai yang mengusulkan perubahan sistem Pilkada. Kalau tidak setuju, publik juga akan memilih yang menolak Pilkada tidak langsung. Jadi lebih fair hasilnya di 2029,” tegasnya.

Baca juga : Masyarakat Diajak Terus Awasi Wacana Pilkada tak Langsung

Terpisah, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Peneliti Perludem Annisa Alfath menilai wacana Pilkada tidak langsung sejak awal sudah cacat logika dan tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 yang mengatur keserentakan Pilkada dengan pemilu legislatif daerah.

“Sebenarnya wacana Pilkada tidak langsung ini kan sudah jelas cacat logika. Kedaulatan warga dicabut oleh elit pembuat kebijakan. Ini hanya semangat elit, sementara survei LSI menunjukkan 66 persen masyarakat menolak,” kata Annisa.

Ia menegaskan penolakan publik tersebut seharusnya menjadi rambu kuat bagi pembuat kebijakan.

"Dari sini saja, sudah jelas-jelas bahwa pilkada tidak langsung itu ditolak oleh masyarakat, harusnya pembuat kebijakan tidak tutup telinga dan tidak boleh memaksakan kepentingan pragmatisnya," pungkasnya. (Far/P-3)