Aturan TNI-Polri Aktif Bisa Pimpin KPK Digugat ke MK, Dinilai Ancam Independensi

KETENTUAN yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para Pemohon menilai aturan tersebut multitafsir dan berpotensi mengganggu independensi lembaga antirasuah.

Sidang pengujian materiil Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang KPK digelar pada Rabu (25/2). Para Pemohon mempersoalkan frasa yang mewajibkan calon pimpinan KPK “melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK”.

Pemohon Syamsul Jahidin menjelaskan, frasa “melepaskan” dan “selama menjadi anggota” tidak memberikan kejelasan hukum.

Baca juga : Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK, Setara Institute Sebut MK Keluar Jalur

“Frasa itu menimbulkan multitafsir dan membuka peluang anggota TNI atau Polri yang masih aktif menduduki jabatan Ketua KPK tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun,” ujar Syamsul dalam persidangan.

Menurut para Pemohon, persoalan serupa juga terdapat dalam Pasal 29 huruf j UU KPK yang menyebut calon pimpinan KPK “tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK”.

Ketentuan itu dinilai tidak tegas dan berpotensi memicu konflik kepentingan jika pejabat militer atau kepolisian aktif memimpin KPK.

Baca juga : Komisi III DPR Bingung MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK

Syamsul membandingkan ketentuan tersebut dengan Undang-Undang Kepolisian yang secara tegas mensyaratkan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan di luar kepolisian.

“Jika anggota Polri aktif bisa menjabat Ketua KPK tanpa pengunduran diri, itu bertentangan dengan prinsip netralitas, asas pemisahan kekuasaan, dan mengancam independensi KPK,” tegasnya.

Ia juga merujuk Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang penempatan anggota Polri aktif di luar struktur kepolisian.

“Putusan itu bersifat erga omnes dan mengikat seluruh lembaga negara. Tidak boleh lagi ada tafsir yang membolehkan Polri aktif menduduki jabatan sipil,” kata Syamsul.

Atas dasar itu, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 29 huruf i dan huruf j UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta para Pemohon mempertajam argumentasi konstitusionalnya.

“Putusan 114 memang dijadikan dasar, tetapi harus dijelaskan di mana letak kompatibilitasnya dengan norma yang sedang diuji,” ujar Guntur.

Ia juga menyoroti makna istilah “melepaskan” yang dipersoalkan Pemohon. “Apa yang dimaksud dengan ‘melepaskan’? Apakah itu sama dengan ‘pensiun’ atau ‘mengundurkan diri’? Ini harus dijelaskan secara konseptual,” tegasnya. (Dev/P-3)