Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

Pascaputusan MK, Yusril Pastikan Aturan Penempatan Anggota Polri Tetap Berlaku

Pemerintah tetap melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan jabatan bagi anggota Polri aktif sebagai solusi transisi.

CSIS: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal tak Terbukti Tingkatkan Akuntabilitas Politik

Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.

Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik

Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.

Polri Hormati Putusan MK soal Penempatan Anggota di Jabatan ASN

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.

Anggota Dewan Pers Sebut Putusan MK Perkuat Mekanisme Perlindungan terhadap Wartawan

Dia menekankan, jangan sampai klausul ini menjadi alasan dan bisa dipakai untuk memidanakan atau menggugat wartawan secara pendataan. 

Perlindungan Wartawan Kini jadi Mandat Konstitusi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memperkuat perlindungan bagi profesi wartawan dengan mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

MK Tegaskan Jurnalis tak Bisa Dipidana, Pakar: Langkah Progresif Kawal Demokrasi

MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.

Putusan MK: Persoalan Karya Jurnalistik Harus Diselesaikan dengan Mekanisme UU Pers

Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.

MK Putuskan Wartawan tidak Bisa Langsung Dipidana atas Karya Jurnalistik

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.

Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Rampung Akhir 2026

Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.

Mahfud MD: Bertentangan dengan Putusan MK, Perpol tak Sah

Sejak awal, Mahfud MD termasuk pihak yang menyatakan Perpol tersebut tidak sah secara hukum.

Perpol 10/2025 Dinilai Berbahaya untuk Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Subarsono menilai rangkap jabatan polisi di institusi sipil dapat melemahkan kontrol sipil terhadap aparatur negara dan menjadi langkah mundur dari agenda reformasi pasca-1998.

Perpol 10 Tahun 2025 harus Dibahas secara Rasional

BEM Nusantara menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 perlu dibaca dalam kerangka hukum tata negara dan administrasi pemerintahan.

Bagaimana Nasib Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal setelah Putusan MK? Ini Kata DPR

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan DPR belum mengambil sikap terkait rencana pemisahan pemilu nasional dan lokal setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Revisi UU PPMI, Pemerintah Diminta Mengikuti Putusan MK

Nilai deposito P3MI sebesar Rp1.500.000.000 berupaya diubah melalui revisi UU PPMI.

Pakar Sebut Penerbitan PP tak Selesaikan Polemik Perpol 10/2025

Pasal 28 Undang-Undang (UU) Polri sebenarnya tidak mendelegasikan pembentukan Peraturan Pemerintah terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota kepolisian.

PBHI Soroti Komisi Reformasi Polri, Disebut Berpotensi Ada Politisasi

PERHIMPUNAN Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyoroti pembentukan Komisi Reformasi Polri karena salah satunya berpotensi politisasi.

Kapolri Sebut Perpol sebagai Tindak Lanjut Putusan MK

Ia mengakui masih ada ruang perbaikan, khususnya pada aspek redaksional agar tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Komisi Reformasi Polri akan bahas Polemik Perpol 10/2025

Yusril mengaku sudah mendengar pendapat yang disampaikan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD serta Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie terkait Perpol.

Pengamat: Kritik terhadap Perkap 10/2025 Perlu Didukung Analisis Hukum yang Kuat

DIREKTUR Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara) Mas Uliatul Hikmah menanggapi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 yang dinilai bertentangan dengan putusan MK.

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

Membangun 10 Universitas Baru: Solusi atau Ilusi?

Scam Kamboja dan Darurat Kejahatan Siber Keuangan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia