Polri Hormati Putusan MK soal Penempatan Anggota di Jabatan ASN

KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan institusinya menghormati dan menerima sepenuhnya putusan MK tersebut.

Baca juga : Peneliti ISESS Nilai Peraturan Polri 10/2025 Berpotensi Langgar UU Polri dan UU ASN

“Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Selasa (20/1).

Menurut Trunoyudo, putusan MK menegaskan bahwa ketentuan mengenai jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota Polri tetap sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi mekanisme penempatan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.

“Keputusan ini memberikan kepastian hukum sehingga Polri dapat menjalankan tugas secara profesional, prosedural, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Baca juga : Jalankan Putusan MK, DPR Siap Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima dan menolak seluruh permohonan Pemohon I. 

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar tersebut dalam sidang terbuka untuk umum.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak sebagai Pemohon I dan Zidan Azharian sebagai Pemohon II. Keduanya mempersoalkan frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) UU ASN, serta penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Dalam pertimbangan hukum, Wakil Ketua MK Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa ketentuan dalam UU ASN tidak berdiri sendiri. Ia menegaskan, penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.

“Undang-Undang 20 Tahun 2023 tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai undang-undang yang secara spesifik mengatur keterkaitan institusional Polri dengan lembaga lain sesuai tugas, fungsi, dan 
kewenangannya,” ujar Ridwan.

MK juga menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dalam undang-undang guna menghindari multitafsir terkait jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif.

Trunoyudo menambahkan, dengan adanya putusan ini, proses uji materi yang sempat memicu perdebatan publik mengenai rangkap jabatan anggota Polri di sejumlah lembaga negara telah dinyatakan selesai. (H-2)