Berita Terbaru UU Polri Hari Ini

UU TNI dan Polri Paling Banyak Digugat ke MK Sepanjang 2025

Mahkamah Konstitusi mencatat UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak digugat sepanjang 2025, disusul UU Polri dan UU Pemilu.

Bukan Revisi UU, Menko Yusril Ungkap Alasan Presiden Terbitkan PP Atur Jabatan Sipil Polri

PEMERINTAH memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil, alih-alih melakukan revisi terhadap UU Polri

Peneliti ISESS Nilai Peraturan Polri 10/2025 Berpotensi Langgar UU Polri dan UU ASN

Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

MK Kabulkan Uji Materiil UU Polri, Anggota Aktif Wajib Mundur Jika Jabat di Luar Kepolisian

Sidang pembacaan putusan uji materiil Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Gedung Mahkamah Konstitusi.

MK Tolak Gugatan UU Polri soal Pendidikan Minimal, Lulusan SMA Sederajat Tetap Bisa Jadi Polisi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi 

UU Polri Digugat ke MK, Masa Jabatan Kapolri Harusnya Dibatasi

Masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang tidak dibatasi berpotensi menciptakan kultus individu dan menurunkan profesionalitas Polri.

Persoalan Aturan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Digugat ke MK

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasihati Pemohon agar menguraikan syarat-syarat kerugian atas berlakunya norma yang diujikan pada permohonannya. 

UU Polri Digugat ke MK, Persoalkan Sumber Keuangan yang tidak Transparan

UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan

UU Polri Digugat ke MK, Persoalkan Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian

DUA orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK)

DPR Segera Putuskan Soal Revisi UU Polri

Koalisi masyarakat sipil mencatat sejumlah kritikan terkait revisi UU Polri.

Pengamat: Prabowo Harus Serius Upayakan Evaluasi Kapolri dan Reformasi Polri

PENGAMAT Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai Presiden Prabowo Subianto harus melakukan evaluasi terhadap Polri.

Indeks Demokrasi Turun, Indonesia Disebut Alami Otoritarianisasi

PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.

Ramai-Ramai Tolak Revisi UU TNI Polri

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah Terkait Revisi UU Kementerian Negara hingga TNI-Polri

DPR RI menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait empat revisi undang-undang (UU) yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR.

Soal Revisi UU TNI dan Polri, Komisi III DPR: Jangan Terlalu Curiga

Komisi III DPR RI memastikan pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri bakal dibahas secara transparan.

Puan Maharani Akui belum Terima Naskah RUU Polri

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima naskah Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DPR Bakal Awasi Mekanismenya Aturan Penyadapan Dalam UU Polri

Aturan soal penyadapan ini tercantum dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PDIP Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) bakal kritis terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dibahas di Komisi III DPR RI, Revisi UU Polri Dipastikan Cepat Beres

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dipastikan dibahas di Komisi III DPR RI.

Soal Revisi UU Polri, Habib Aboe: Kuatkan Struktur Kelembagaan, Berikan Layanan Prima Masyarakat

ANGGOTA Komisi III DPR RI sekaligus Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyi menanggapi rencana Revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri),

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia