Polemik Perpol 10/2025, Mahfud MD Sebut Hanya Bisa Direvisi Lewat UU Polri

PAKAR Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyatakan satu-satunya pintu yang masih mungkin untuk mengatur penempatan anggota Polri di jabatan sipil adalah melalui revisi Undang-Undang (UU) Polri. Jika dipaksa diatur melalui peraturan presiden (PP) dalam rezim Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), harus dengan syarat memenuhi standar yuridis, sosiologis, dan filosofis yang ketat.

Mahfud menjelaskan, UU ASN terbaru yakni UU Nomor 20 Tahun 2023 memang membuka kemungkinan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan tertentu, namun dengan syarat harus diatur dalam undang-undang TNI atau Polri.

“Undang-Undang ASN mengatakan boleh, sepanjang sesuai dengan undang-undang TNI dan undang-undang Polri. Artinya apa? Tidak bisa diatur di PP, harus diatur di undang-undang,” ucap Mahfud MD seperti dilansir dari Youtube pribadinya pada Kamis (25/12).

Baca juga : Eks Ketua MK Soroti DPR yang Dalam Waktu Singkat Memilih Hakim Konstitusi Pengganti Arief Hidayat

Anggota Komisi Reformasi itu mengakui akan ada ruang perdebatan di kalangan pakar dan publik jika ketentuan tersebut dimasukkan dalam PP turunan UU ASN, mengingat hingga kini PP pelaksana UU ASN belum diterbitkan.

“Siapa tahu (mau) dimasukkan ke PP pelaksanaan UU ASN. Tapi itu pun masih menimbulkan pertanyaan hukum dan pasti akan memicu perdebatan,” ujarnya.

Selain itu, Mahfud menegaskan dalam logika hukum, PP tidak boleh memuat norma yang telah dilarang oleh MK. Jika dipaksakan, maka kegaduhan hukum dan politik tidak terhindarkan.

Baca juga : Dinilai Diskriminatif, Batasan Usia CPNS Digugat ke Mahkamah Konstitusi

“Kalau mau (dimasukkan) landasan filosofisnya apa, sosiologisnya apa, yuridisnya apa? tidak ketemu. Maka masyarakat hukum akan ribut. Secara logika hukum, itu sulit dibenarkan,” ungkap Mahfud.

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin tetap mengatur agar Polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional, maka jalan paling masuk akal dan tidak bertentangan dengan hukum adalah merevisi UU Polri di DPR.

“Ini materinya undang-undang. Kalau mau jujur dan konsisten, kenapa tidak revisi UU Polri saja?” pungkasnya.(M-2)